Luhut Klaim Tol Laut Bisa Disparitas Harga Hingga 25 Persen

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut program tol laut telah berhasil menekan disparitas harga di Indonesia bagian timur sekitar 20 hingga 25 persen.

"Tol laut ini banyak dipertanyakan. Kami sudah bangun 30 titik logistik di timur dan barat untuk membuat 'gap' (kesenjangan) tidak terlalu besar. Harga di Indonesia timur kami ambil 'sampling' 20-25 persen harga sudah turun," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kemaritiman 2017 di Sasana Kriya, Jakarta Timur, Kamis (4/5/2017).

Luhut menuturkan banyak pihak mempertanyakan program tol laut yang bertujuan untuk menekan disparitas harga komoditas di kawasan timur Indonesia.

Ia menyebut program tersebut tidak bisa terwujud dalam semalam.

"Targetnya sebanyak mungkin bisa turun kalau bisa 50 persen dalam satu dua tahun ke depan," katanya.

Luhut menyebut salah satu cara mencapai target adalah dengan meningkatkan rute dan trayek kapal serta menggunakan kapal besar yang bisa berlabuh agar bisa meningkatkan kapasitas bongkar muat.

"Kapal-kapal itu berjalannya lebih rutin, lancar, kapal yang besar juga bisa berlabuh di beberapa tempat untuk bongkar logistiknya," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo mengatakan capaian penurunan disparitas harga hingga 25 persen karena beroperasinya tol laut sudah cukup tinggi.

Ia meyakini jika rute dan trayek tol laut semakin banyak, maka penurunan harga akan semakin baik lagi, terutama di kawasan timur Indonesia.

"Terutama di Indonesia bagian timur sudah dirasakan masyarakat turunnya harga 20-25 persen. Itu penurunan yang cukup tinggi. Tetapi nantinya apabila rute dan trayek semakin banyak, kita meyakini turunnya harga akan semakin lebih baik lagi," kata Presiden.

Rakornas Bidang Kemaritiman 2017 dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, anggota DPR/DPD, gubernur, walikota dan bupati seluruh Indonesia.

Pembangunan poros maritim meliputi lima pilar, yakni membangun budaya maritim Indonesia, menjaga laut dan sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Pilar ketiga adalah memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik dan industri perkapalan, dan pariwisata maritim.

Pilar keempat adalah memperkuat diplomasi maritim, kerja sama di bidang kelautan, menghilangkan sumber konflik di laut seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Terakhir, membangun kekuatan pertahanan maritim untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim serta bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. (Ant)