JPN Dapat Izin Switching dari BI

PT Jalin Pembayaran Nusantara (JPN) telah resmi mendapat izin dari Bank Indonesia pada Selasa (20/6/2017). Hal itu diutarakan oleh Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) saat konfrensi pers di Plaza Mandiri Gatot Subroto, Jakarta.

"Kami Himbara tentunya berterima kasih kepada BI karena telah meloloskan PT Jalin Pembayaran Nusantara," ucap Ketua Himbara Maryono.

PT Jalin Pembayaran Nusantara adalah perusahaan untuk pengelola sistem pembayaran (switching) yang dibentuk oleh bank-bank yang berada di bawah BUMN, yaitu BRI, Mandiri, BNI, dan BTN. PJN dibentuk dan ditujukan untuk perbankan agar lebih efisien untuk menjalankan system pembayaran dan memudahkan para konsumen. Terutama pada mesin Anjungan Tunai Mandiri dan EDC (Electronic Data Captured).

Sementara itu, Bank Indonesia mengharapkan kehadiran Jalin Pembayaran Nusantara sebagai perusahaan switching?milik Himbara dapat membantu meningkatkan efisiensi industri perbankan nasional. Bank sentral sendiri baru saja memberikan izin prinsipal kartu debit kepada PT JPN sehingga kini perusahaan tersebut dapat beroperasi secara penuh seperti tiga perusahaan switching?lainnya yaitu PT Artajasa Pembayaran Elektronis (ATM Bersama), PT Rintis Sejahtera (PRIMA), dan PT Daya Network Lestari (Alto).

"Dengan diberikannya izin kepada PT Jalin maka kami sebagai otoritas sistem pembayaran menginginkan adanya suatu efisiensi nasional," kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Eni V Panggabean.

Saat ini rata-rata nilai transaksi harian ATM, debit, dan e-money, mencapai Rp15 triliun-Rp17 triliun per hari. Melihat data tersebut, Eni menilai peran perusahaan switching cukup vital dalam mewujudkan upaya efisiensi.

Dengan adanya JPN, Eni menilai dari segi pengeluaran operasional dan investasi keempat bank milik negara yaitu Mandiri, BTN, BRI, dan BNI, tentu diharapkan akan menjadi lebih hemat sehingga misalnya untuk biaya-biaya seperti biaya transfer dana antarkeempat bank tersebut juga bisa menjadi lebih murah.

"Dari segi biaya (cost), untuk pembelian misalnya jadi turun karena bersama-sama dipakai. Kedua, biaya pemeliharaannya juga turun, bisa dibagi berempat kan," kata Eni.

Kendati demikian, Eni melihat sisi efisiensi yang juga tidak kalah penting yaitu efisiensi untuk keuangan inklusif (financial inclusion), dengan adanya PT JPN tersebut.

Menurut Eni, efisiensi tidak melulu dihitung semuanya dalam bentuk uang. Kalau dulu ATM nya ada empat untuk masing-masing bank BUMN, kini tiga ATM lainnya bisa dipindahkan ke daerah. Sehingga nanti orang di kampung, desa, atau remote area yang ATM nya terbatas, kini di dekatnya sudah ada ATM. Kemudian mereka pun jadi tertarik memasukkan uangnya ke bank.

"Itu harus jadi faktor positif yang dipertimbangkan secara nasional, tidak melulu dari segi uang untuk capex (capital expenditure) dan opex (operational expenditure) tadi," ujar Eni.