Hari Pertama Kerja, 98,8 % Pegawai Pemkot Makassar Hadir

Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto, menggelar inspeksi mendadak alias sidak usai libur Lebaran di beberapa ruangan Balai Kota Makassar, Senin, 3 Juli. Hasilnya, terdata sebanyak 98,8 persen dari total 17.433 pegawai sudah berkantor. Adapun 1,2 persen atau 209 pegawai absen tanpa pemberitahuan.?

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Makassar, Basri Rakhman, mengungkapkan data kehadiran pegawai tersebut diperolehnya merujuk daftar absensi harian yang dibatasi hingga pukul 09.00 Wita. "Data itu dari absensi pegawai, baik secara manual maupun digital di 54 instansi dan 15 kecamatan," kata Basri, Senin, (3/7/2017).

Basri menuturkan absensi harian pegawai pada tahun ini diperolehnya lebih cepat dan akurat. Pasalnya, pihaknya berinisiatif turun langsung dengan menyebar petugas di seluruh instansi dan kecamatan. Petugas tersebut yang melaporkan kehadiran pegawai usai cuti bersama. Sistem tersebut lebih efektif dibanding tahun-tahun sebelumnya yang hanya menunggu rekapitulasi.?

Basri mengimbuhkan pegawai yang menambah masa libur Lebaran terancam sanksi. Hal tersebut merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS serta Kontrak Kerja bagi pegawai kontrak. Sanksinya bergantung tingkat pelanggaran, mulai dari teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat atau gaji hingga pemberhentian.?

Menurut Basri, pegawai tidak semestinya menambah libur mengingat cuti bersama untuk Lebaran 2017 cukup panjang. Pegawai lingkup Pemkot Makassar mendapatkan jatah libur panjang sejak 23 Juni dan baru kembali berkantor hari ini. Masa cuti bersama yang cukup panjang seharusnya dimanfaatkan dengan baik. Sehingga pegawai tidak perlu memperpanjang liburnya. Kecuali bagi yang berhalangan dengan alasan yang kuat.

Sementara itu, Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto, menyebut angka kehadiran 98,8 persen usai cuti bersama tahun ini menunjukkan tingkat kedisiplinan pegawai Pemkot Makassar semakin baik dari tahun ke tahun. Hal itu dimintanya untuk dipertahankan bahkan ditingkatkan. Adapun kehadiran pegawai merupakan salah satu indikator penilaian kepatuhan terhadap peraturan.

"Pegawai yang bolos kerja berarti individu tersebut tidak menyadari tugasnya sebagai aparatur pemerintah. Mereka yang tidak hadir pada hari pertama bekerja bisa dikenakan sanksi," pungkas Danny.?