Pembangunan Transportasi Massal untuk Kejar Ketinggalan Indonesia, Tegas Jokowi

akarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo menegaskan pentingya pembangunan transportasi massal untuk mengejar ketertinggalan Indonesia.

"Dalam pembangunan transportasi masal, baik berupa MRT (mass rapid transportation), LRT (light rapid transportation) dan yang lain-lainnya kita harus berani mengejar ketertinggalan itu. Kita juga harus berpikir jauh ke depan karena teknologi transportasi saat ini sangat berkembang dengan cepatnya," kata Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas mengenai "high speed train" di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Presiden pun mengingatkan bahwa Indonesia masih jauh tertinggal soal transportasi massal dengan negara-negara lain.

"Saya ingin mengingatkan lagi bahwa dalam hal pembangunan dan pelayanan transportasi masal, terutama di kawasan perkotaan dan juga antarkota. Kita harus menyadari bahwa kita jauh tertinggal dibandingkan negara-negara yang lain," ungkap Presiden.

Menurut Presiden, saat Indonesia baru bicara soal "high speed train" ternyata negara lain sudah bicara hyperloop (konsep transportasi super cepat dengan jalur khusus berupa pipa raksasa dan kapsul berpenggerak kompresor).?

"Oleh sebab itu kita jangan kehilangan momentum dan terkait dengan high speed train kita sudah bahas dalam beberapa kali pertemuan dan pada sore hari ini saya ingin mendengar laporan mengenai perkembangan di lapangan, baik untuk yang Jakarta-Bandung maupun juga untuk rencana Jakarta-Surabaya," tambah Presiden.

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung berjarak 148 kilometeri sudah ditetapkan sejak 2015 lalu. Proyek itu sudah mendapat pendanaan tahap pertama senilai 1 miliar dolar AS atau Rp13 triliun.

Saat ini baru dalam tahap pembebasan lahan di kawasan Halim, Jakarta Timur. Kontraktor dalam proyek ini adalah konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Sedangkan kereta cepat Jakarta-Surabaya masih dikaji oleh Badan Pengkaji dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan pihak Jepang yaitu JICA. Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri juga sudah beberapa kali terbang ke Jepang untuk menindaklanjuti proyek ini. (Ant)