Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Kemenkominfo Tepis Pertemuan Penyelenggara Medsos Terkait Pilpres

        Kemenkominfo Tepis Pertemuan Penyelenggara Medsos Terkait Pilpres Kredit Foto: Dina Kusumaningrum
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara secara tegas menampik kabar mengenai pertemuan dengan penyelenggara media sosial (medsos) bersama Kemenkominfo terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Rudiantara menyebut agendanya itu murni membahas konten negatif yang masih berkembang luas di platform Telegram, Facebook, Instagram, Google, maupun Twitter.?

        "Sebetulnya kita mengharapkan penggunanaan medsos atau messaging system atau video file sharing itu lebih baik dan positif jangan sampai nanti ke depanya memakai sesuatu hal yang memecah bangsa," tegas Rudiantara kepada wartawan di Gedung Kemenkominfo Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (4/8/2017).

        Belakangan ini marak pemberitaan hoax atau palsu yang tersebar luas di medsos terkait perpolitikan di tanah air. Namun, Rudiantara kembali menegaskan pertemuannya dengan penyelenggara medsos untuk menangkal konten negatif ataupun mengandung unsur radikal dan terorisme.

        "Tentunya ini sejalan dengan regulasi pemerintah. Bagaimana menangkis konten yang bersifat radikal dan terorisme," imbuhnya.

        Sementara itu, pertemuannya dengan pihak Google dapat disimpulkan mesin pencari asal Amerika Serikat tersebut bisa menerapkan sistem transfre flager. "Penanganan konten negatif katakanlah di Youtube sekarang prosesnya masih email," terang Chief RA begitu Rudiantara biasa disapa. Sistem transfre flager ini maksudnya publik bisa mem-flag, sehingga konten terkait radikal, terorisme, dan pornografi tidak bisa di-search di Google.

        Menurut Chief RA, sistem ini masih diuji coba yang akan diberlakukan dalam waktu dekat ini. "Masalah flager artinya berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan pengalaman di tempat lain kita akan mempunyai suatu proses yang lebih baik berdasarkan service level mengapa karena selama ini ada konten yang dianggap tidak sesuai bertentangan dengan Indonesia baik dengan budaya adat dan sebagainya dan seolah-olah menjadi pembiaran, sehingga pemerintah mengambil inisiatif dengan Google meng-adress ini lebih baik lagi," tutupnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Dina Kusumaningrum
        Editor: Rizka Kasila Ariyanthi

        Bagikan Artikel: