Begini Solusi JK Soal Kendala Lahan untuk Industri Garam 

Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla atau JK, mengakui pengembangan industri garam di Indonesia dihadapkan perbagai persoalan. Mulai dari terbatasnya lahan, belum optimalnya penerapan teknologi dan masih minimnya minat investor asing. Khusus kendala lahan, JK menyebut dapat diatasi dengan pola kerjasama berupa bagi hasil. Adapun untuk lahan bermasalah diserahkan pihaknya ke pemerintah daerah untuk menuntaskannya.

"Lahan memang makin berkurang di Indonesia karena lahan tidak bisa ditambah. Baik di pantai kan banyak orang. Kalau misalnya lahan bermasalah, itu urusan pemda untuk menyelesaikannya. Intinya kan tinggal bagi hasil. Yang kerja berapa dapatnya, yang punya lahan berapa dapatnya. Otomatis harus ada kemitraan dengan pemerintah," kata Wapres JK di kediamannya, Jalan Haji Bau Makassar, seusai membuka puncak peringatan Hakteknas ke-22, Kamis, (10/8/2017).

Pemerintah diketahui menargetkan membuka 15 ribu hektar lahan untuk peningkatan produksi garam. Adapun lahan yang dibidik berada di Nusa Tenggara Timur (NTT). Sejauh ini, lahan yang potensial baru di Teluk Kupang seluas 5.000 hektare dan di Kabupaten Nagekeo seluas 1.700 hektare. Selain di NTT, pemerintah juga mengincar pengembangan industri garam di Sulsel.

Ekstensifikasi lahan memang menjadi salah satu solusi pemerintah untuk mengatasi kelangkaan garam yang terjadi akhir-akhir ini. Harapannya, ekstensifikasi lahan mampu meningkatkan produksi garam. Dengan begitu, pemerintah mampu mengurangi ketergantungannya pada impor garam yang mencapai 2 juta ton pada 2016. Wapres JK mengakui untuk mengoptimalkan rencana itu dibutuhkan adanya penerapan teknologi tepat guna.

Wapres JK menginginkan produksi garam bisa ditingkatkan dua sampai tiga kali lipat melalui penerapan teknologi. Hal tersebut penting mengingat terbatasnya ketersediaan lahan. Untuk merealisasikannya, pihaknya sudah meminta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan pihak perguruan tinggi untuk merealisasikan penggunaan teknologi dalam pengembangan industri garam.

Selain persoalan lahan dan penerapan teknologi, Wapres JK mengungkapkan aspek bisnis mesti diperhatikan. Itu penting agar penambak garam tidak malah merugi. Orang nomor dua di Indonesia itu mengklaim pengembangan industri garam sebenarnya tidak perlu modal besar bila menggunakan pola kemitraan yang baik. Pengembangan industri garam, sambung dia, jangan sampai menyedot anggaran besar seperti proyek jalan.

"Ini kan bisnis, tidak buruh anggaran yang besar. Investor bisa membiayai itu. Garam ini bisa menghasilkan dan menguntungkan. Jangan lupa itu. Bukan seperti proyek membuat jalan. Ini bisnis tetapi harus dimasukan tambahan teknologi yang bisa mempercepat Indonesia memperbaiki kualitas garamnya dan produktisnya. Di Kupang ada Australia tetapi belum beroperasi," tutupnya.?