2017, OJK Targetkan Tingkat Inklusi Keuangan Capai 50%

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan tingkat keuangan inklusif masyarakat Indonesia bisa mencapai 50 persen di akhir 2017, salah satu upayanya dengan fasilitas pembiayaan ultramikro bagi 44 juta pengusaha mikro.

"Kita harus mendekati 50 persen di akhir tahun ini agar pada tahun 2019 tercapai target keuangan inklusif yang 75 persen," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso di Megamendung, Kabupaten Bogor, usai peresmian proyek percontohan (pilot project) pembiayaan ultramikro yang diinisiasi Kementerian Keuangan dan empat Kementerian lain, Senin (14/8/2017).

Seperti diketahui, Presiden RI Joko Widodo menargetkan indeks keuangan inklusif Indonesia dapat mencapai 75 persen pada 2019, dari 36 persen pada 2014. Wimboh mengatakan bahwa OJK akan membantu sepenuhnya agar fasilitas pembiayaan ultramikro tersebut dapat diketahui oleh seluruh lapisan pengusaha usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia.

Adapun pihak Kemenkeu menyasar pengusaha di lapisan terbawah pada segmen mikro melalui pembiayaan ultramikro tersebut. Total Rp1,5 triliun anggaran pembiayaan ultramikro disiapkan Kemenkeu pada tahun ini.

"OJK juga akan melakukan edukasi dan pendampingan masyarakat soal produk keuangan, dan juga bagaimana fasilitasi hal hal lain," kata Wimboh.

Terdapat sasaran 44 juta pengusaha mikro yang menjadi sasaran ultramikro ini. Jumlah itu diambil dari total 64 juta pengusaha usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia. Sebesar 20 juta pengusaha UKM tersebut sudah mendapat fasilitas kredit usaha rakyat (KUR).

Sementara itu, sisanya sebesar 44 juta pengusaha merupakan kalangan sektor usaha yang belum mendapat akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal, seperti perbankan dan perusahaan pembiayaan.

"Ini akan mendorong, misalnya ibu rumah tangga yang punya pekerjaan sambilan, bagaimana aktivitas yang produktif kalau bisa pinjam modal ke koperasi dengan bunga yang relatif murah," ujar Wimboh.

Rata-rata bunga pembiayaan ultramikro dari lembaga penyalur kepada pengusaha mikro, menurut Menkeu Sri Mulyani Indrawati, sebesar 9 s.d. 11 persen.

Wimboh mengatakan bahwa bunga pembiayaan 9 s.d. 11 persen itu lebih kecil daripada bunga pembiayaan yang diperoleh pengusaha ultramikro sebelumnya. Namun, dia meminta lembaga penyalur mengurangi bunga pembiyaan dari 9 s.d. 11 persen dengan memperkuat upaya mitigasi risiko. Salah satu upaya mitigasi risiko itu adalah pendampingan kepada pengusaha mikro.

"Bunganya 9 s.d. 11 persen kemungkinan masih bisa ditekan lagi kalau risiko bisa dimitigasi. Dengan begitu, kita harapkan lebih rendah lagi," katanya.

Lembaga penyalur ultramikro adalah tiga BUMN, yakni PT Pegadaian, PT Bahana Ventura, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) beserta koperasi-koperasi di daerah. Proyek percontohan pembiayaan ultramikro akan diterapkan di 19 kabupaten/kota hingga akhir tahun ini dengan sasaran 44 juta pelaku usaha di seluruh Indonesia, salah satu lokasinya di Megamendung, Bogor. Plafon pembiayaan dari ultramikro ini berkisar hingga Rp10 juta.

Dalam proyek percontohan ini, Kemenkeu bekerja sama dengan Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. (CP/Ant)