JK Tekankan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Proyek B To B

Wakil Presiden Jusuf Kalla menekankan bahwa kereta api cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek kerja sama bisnis ke bisnis, sementara pemerintah menangani perizinannya saja.

"Kalau perizinan tidak ada soal, kesulitannya selalu di lahan karena berbeda dengan banyak negara, seperti China yang semua lahan itu tanah negara, di kita lahan itu sebagian besarnya sudah milik masyarakat yang harus dibebaskan," katanya di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (28/8/2017).

Ia mengemukakan itu menjawab pertanyaan satu Peserta Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Ke-56 dan Peserta Pendidikan Sementara Angkatan (PPSA) Ke-21 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) tentang hambatan pembangunan infrastruktur kereta api cepat Jakarta-Bandung.

Wakil Presiden juga mengatakan bahwa pemerintah melakukan fungsi pengawasan dalam proyek tersebut, operasional pembebasan lahannya menjadi tanggung jawab perusahaan Indonesia dan China yang bekerja sama.

"Kadang-kadang masyarakat juga mengambil kesempatan kalau dia perlu, dinaikkan harganya berkali-kali, ya, kita tidak bisa cepat menyelesaikannya," kata dia.

Pemerintah, ia mengatakan, mendorong badan usaha milik negara di Indonesia dan China yang bergabung dalam konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) segera menuntaskan hambatan pembebasan lahan agar pembangunan dapat segera dilakukan.

"Pembebasan lahan itu masalah pokok, tinggal masalah beberapa kilometer sehingga itu bisa dimulai," kata dia.

Pemerintah juga tengah menggarap proyek kereta api semicepat Jakarta-Surabaya untuk mendukung konektivitas penduduk antarwilayah lewat pemendekan waktu tempy dari 11 jam menjadi empat sampai lima jam.

"Kecepatan jadi soal di mana-mana, di dunia ini harus cepat, jadi?faster and faster?di dunia ini karena kalau kita tidak mempunyai sarana yang lebih cepat tentu juga kita ketinggalan," kata dia.