Menteri Basuki: Kita Bangun Infrastruktur yang Tahan Bencana Alam

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa infrastruktur dan bangunan di Indonesia harus siap dan tahan menghadapi bencana alam sebagai bentuk mitigasi.

"Kita merupakan daerah bencana, sekarang juga ada?climate change, jadi kita harus menyiapkan infrastruktur yang siap untuk mengadopsi kondisi bencana itu," katanya usai membuka Konferensi Infrastruktur Federasi Konsultan Enjinering Internasional (FIDIC) di Jakarta, Senin (2/10/2017).

Federation Internationale Des Ingenieurs-Conseils (FIDIC) berkantor pusat di Lausanne, Swiss, yang didirikan pada 1913 oleh Prancis, Belgia dan Swiss.

Basuki menegaskan ketahanan infrastruktur menjadi salah satu aspek yang tercantum dalam capaian pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG).

Ada pun dalam Konferensi Infrastruktur Internasional FIDIC 2017, Indonesia dipilih sebagai tuan rumah dengan mengambil tema ketahanan infrstruktur mengingat Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak besar atas bencana alam maupun perubahan cuaca.

Sementara itu, Presiden FIDIC Jae-Wan Lee menjelaskan banyak negara melaksanakan pembangunan infrastruktur, namun kurang memberikan hasil yang maksimal karena lemahnya pemahaman mengenai aspek ketahanan infrastruktur.

Oleh karena itu, ia mengemukakan, konsultan pembangunan harus memastikan standar desain dan konstruksi dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan perawatan benar-benar kuat dan teruji dalam menghadapi situasi kritis, seperti bencana alam.

"Kita perlu menyiapkan pencegahan, mitigasi, semua proses dari awal, sebelum dan sesudah. Jadi, infrastruktur yang tangguh harus dipertimbangkan," kata Jae-Wan Lee.

FIDIC International Infrastructure Conference 2107 yang dibuka oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dan Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro ini, akan diikuti sekitar 600 peserta yang terdiri dari para pengambil keputusan, profesional, ahli, dan akademisi dari lebih dari 70 negara untuk mendiskusikan berbagai aspek dan perkembangan mutakhir terkaitketahanan infrastruktur.?(Ant)