AP I Targetkan Oktober Pembebasan Lahan Bandara Kulonprogo Beres

PT Angkasa Pura I menargetkan pembebasan tanah untuk pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, selesai Oktober dan pembersihan lahan selesai November 2017.

Project Manager Pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) PT AP I Sujiastono di Kulon Progo, Rabu, mengatakan, pembebasan lahan yang sudah teregistrasi sebanyak 96,9 persen dari 569,09 hektare dengan nilai sekitar Rp3,936 triliun.

"Kami mentargetkan pembebasan lahan selesai 31 Oktober. Saat ini, kami masih menyelesaikan pembebasan lahan dengan konsinasi di Pengadilan Negeri Wates," kata Sujiastono.

Selain itu, pihaknya juga menargetkan pembersihan lahan untuk bandara selesai November sehingga dapat dilakukan pembangunan secara simultan.?Sejauh ini, pembersihan bandara sudah mencapai sekitar 250 hektare untuk airside atau area calon lokasi pembangunan runway, taxiway dan apron. Sedangkan pemagaran lahan proyek sudah mencapai 8.310 meter persegi.

Dia menyebut tahap perencanaan desain pembangunan airside sudah diselesaikan dan tinggal eksekusi pekerjaan di lapangan. Maka itu, pembersihan lahan perlu dilakukan percepatan, termasuk untuk lahan di area pemukiman.

"Kami melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan NYIA. Antara lain dalam percepatan pengosongan simultan dengan perencanaan pembangunan fisik airside maupun landside," kata Sujiastono.

Pada tahap pertama pembangunan NYIA, runway akan dibangun dengan panjang 3.200 meter dan lebar 60 meter. Nantinya ada 18 buah parking stand dan akan dikembangkan jadi 28 parking stand di pembangunan tahap kedua NYIA.

"Saat bandara beroperasi nanti, dirancang menampung sekitar 15 juta hingga 18 juta penumpang per tahun," katanya, Namun demikian, dirinya mengakui bahwa hingga kini pihaknya masih menunggu selesainya penyusunan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) sebagai modal untuk masuk ke proses pengerjaan konstruksi.

Saat ini, dokumen Amdal masih dalam proses penyusunan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

"Saya masih menunggu Amdal. Mudah-mudahan pertengahan Oktober atau awal November bisa segera keluar. Kewenangannya ada di KLH, bukan di AP I," katanya. (Ant)