DPR Minta Pemerintah Jokowi Fokus Kurangi Ketimpangan

Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan menyatakan kebijakan pemerintah harus berfokus mengatasi ketimpangan sebagai upaya mengurangi rasa kecemburuan sosial yang bisa berdampak kepada kondisi sosial masyarakat.

"Kalau (ketimpangan) ini tidak segera dibereskan, maka bisa memicu kecemberuan sosial yang lebih dalam," kata Heri Gunawan dalam keterangan tertulis, Rabu (11/10/2017).

Politisi Partai Gerindra itu mengingatkan bahwa saat ini indeks rasio gini mencapai 0,39 atau satu persen masyarakat bisa menguasai hingga 39 persen pendapatan nasional.

Ia juga berpendapat bahwa Indonesia harus bisa memberdayakan banyaknya populasi usia muda yang produktif dengan memberikan pendidikan yang baik dan pekerjaan yang layak.

Hal itu, ujar dia, sangat penting karena bila pendidikan dan pekerjaan yang memadai gagal disediakan maka berpotensi menjadi ancaman besar yang sewaktu-waktu bisa meledak.

Sebagaimana diwartakan, kajian Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2017 menyatakan ketimpangan atau kesenjangan pendapatan di antara berbagai warga telah menjadi permasalahan besar di dunia.

Laporan risiko global tahunan yang dikeluarkan WEF menyatakan bahwa berdasarkan masukan dari 700 pakar, ditemukan bahwa meningkatnya disparitas tingkat kekayaan, serta merebaknya polarisasi dari berbagai sektor di masyarakat, menjadi fenomena yang bakal membentuk dunia pada dekade mendatang.

Kecenderungan tersebut juga telah dirasakan dan coba diantisipasi oleh berbagai pemerintahan global, termasuk oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Tidak heran bila Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah pada tahun ketiga masa bakti Kabinet Kerja ini bakal lebih fokus dalam rangka melakukan pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia di seluruh pelosok Tanah Air.

"Saya yakin, hanya dengan pemerataan ekonomi yang berkeadilan, kita akan semakin bersatu. Pembangunan yang merata akan mempersatukan Indonesia," kata Presiden Jokowi dalam Pidato Presiden RI di depan Sidang Tahunan MPRI RI Tahun 2017 di Jakarta, Rabu (16/8).

Presiden menegaskan, pemerintah menginginkan rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, di kawasan terisolir merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keadilan sosial, lanjutnya, harus mampu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. (Ant)