Jadi Program Penanggulangan Kemiskinan, Zakat ASN Bantul Diterapkan 2018

Penghimpunan zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk program penanggulangan kemiskinan di daerah itu diterapkan mulai 2018.

"Zakat profesi ASN itu mulai diterapkan 2018, besarannya 2,5 persen dari gaji yang pemungutannya per bulan untuk ASN semua golongan yang penghasilannya mencapai nisob," kata Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di Bantul, Sabtu (11/11/2017).

Menurut dia, ada sekitar 10 ribu pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Bantul, dan yang diwajibkan membayar zakat profesi adalah PNS muslim yang penghasilannya mencapai nisob atau sebesar Rp42,5 juta per tahun. Dengan demikian, kata dia, PNS yang penghasilan per tahun di bawah nisob atau 95 gram emas tersebut, tidak diwajibkan membayar zakat profesi. Hal itu sesuai dengan syariat islam.

"Selama ini ASN sudah banyak yang bayar zakat, tetapi kurang terkoordinasi, kurang terarahkan untuk penanggulangan kemiskinan, dan spirit zakat itu tuntutan syariat untuk pengentasan kemiskinan," katanya.

Ia mengatakan, dalam rangka pemberlakuan zakat profesi ASN untuk penanggulangan kemiskinan, saat ini sudah persiapan-persiapan dan pematangan termasuk berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk pengelolaannya.

"Akan ada perbup (peraturan bupati) dan karena ini inisiatif eksekutif kami ingin pengelolaan zakat itu detail, tidak sekadar political will?karena pencitraan itu bukan yang kita inginkan, tapi kita ingin ini harus diikuti dengan regulasi dan sistem pengelolaan yang baik," katanya.

Wabup mengatakan, zakat profesi ASN di Bantul ini sudah dihitung dan memiliki potensi sekitar Rp10 miliar per tahun sehingga ini nanti akan dikelola bersama dengan Baznas setelah ada kerja sama MoU dengan pemda.?

"Nah dengan dana kurang lebih Rp10 miliar per tahun dari zakat profesi ASN itu akan lebih kita fokuskan ke pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan, dan kita sudah punya by name by adress?warga miskin," katanya.

Wakil Bupati Bantul mengatakan, dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat, Baznas tentu memiliki keterbatasan sumber daya manusia (SDM) untuk melakukan pendampingan sehingga nanti akan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.?

"Yang akan mendampingi itu OPD-OPD rumpun ekonomi, yaitu dinas pertanian, perdagangan, perindustrian, dinas tenaga kerja serta dinas pariwisata. Jadi, merekalah yang akan mendampingi proyek Baznas sehingga lebih efektif dalam memberdayakan masyarakat miskin," katanya. (FNH/Ant)