Perkembangan Ekonomi Digital Versi Pemerintah Dinilai Rawan Masalah

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, mengatakan ketidakjelasan upaya pemerintah dalam mengarahkan perkembangan ekonomi digital berpotensi memunculkan persaingan tidak sehat (unfair competition).

Dalam seminar "Innovative Policies for an Accelerated Economic Growth" di Jakarta, Selasa, Hariyadi mencontohkan kompetisi yang tidak adil tersebut terjadi antara pelaku usaha konvensional dan perusahaan rintisan (start-up company) berbasis teknologi.

Ia secara spesifik mencontohkan peta persaingan antara AirBnB sebagai perusahaan penyedia layanan perhotelan dalam jaringan dan para pelaku usaha hotel konvensional.

"Terkait hotel tadi, pengusaha tidak pernah tahu 'supply' (AirBnB) berapa. Kami di sektor perhotelan konvensional ketika menghitung untuk peta persaingan, maka kami menghadapi pesaing yang seperti hantu. Kami tidak tahu berapa jumlahnya, tetapi mengungguli terus," ucap Hariyadi.

Kondisi persaingan yang tidak adil tersebut, menurut dia, memunculkan potensi kehilangan pajak sekaligus menggerogoti lapangan kerja secara sistematis akibat perubahan pola pekerjaan.

Hariyadi memahami bahwa ekonomi digital telah mampu memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Namun, pembuat kebijakan harus mampu mengatur arah perkembangannya.

"Berbicara masalah disrupsi, kita memang tidak bisa mengabaikan. Menurut saya harus ada keperbihakan pemerintah untuk menumbuhkan aplikator dari dalam negeri," ucap dia.

Hariyadi menilai pangsa pasar Indonesia yang besar memberikan kesempatan bagi anak muda Indonesia untuk berinovasi dan melakukan penetrasi dalam optimasi pasar, khususnya terkait dengan kemudahan dalam bertransaksi.