Wali Kota Makassar: Cegah Korupsi dengan Konsep Smart City

Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, tampil sebagai pembicara tamu pada Rapat Kerja Teknis IV Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) di Jakarta, kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Danny-sapaan akrab Ramdhan Pomanto, membahas mengenai upaya pencegahan korupsi dengan konsep smart city.?

Dalam pemaparannya, Danny menekankan pentingnya transparansi dan inovasi dalam sistem perencanaan berbasis big data. Transparansi dan inovasi harus dilakukan pada semua tingkatan, mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan atau musrembang hingga monitoring dan evaluasi alias monev.?

Menurut Danny, seluruh proses tersebut harus melibatkan pihak eksekutif maupun pihak legislatif. Dengan demikian, tiap pengambilan kebijakan bisa sinkron dan transparan. Tidak ada 'ruang gelap' untuk transaksional yang berpotensi merugikan kepentingan umum.?

"Menerangi yang gelap-gelap adalah salah satu upaya dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Melalui konsep Sombere and Smart City, semua itu sangat bisa untuk dilakukan," ujar Danny, dalam keterangan tertulisnya.?

Konsep Sombere dan Smart City, Danny mengimbuhkan dapat diintegrasikan dengan layanan bebas korupsi. Hal itu terbukti dari data yang dilansir oleh Transparancy International Indonesia (TII) pada November 2017 yang menempatkan Makassar pada posisi teratas kota dengan persentase suap terendah di Indonesia.

Data itu menjelaskan ke publik jika Makassar menjadi kota dengan pelayanan publik yang paling minim atau paling bersih dari praktek suap (kolusi). "Data TII November 2017 menunjukkan kota dengan persentase biaya suap terendah adalah Makassar sebesar 1,8 persen dari total biaya produksi," klaim orang nomor satu di Kota Makassar itu.

Terdapat lima komponen yang digunakan sebagai indikator dalam mengukur IPK. Di antaranya yakni prevalensi korupsi, akuntabilitas publik, motivasi korupsi, dampak korupsi dan efektivitas pemberantasan korupsi. Survei dilakukan terhadap 12 kota di Indonesia, termasuk Makassar, dengan waktu pengambilan data survei sejak Juni hingga Agustus 2017 yang melibatkan 1.200 responden pelaku usaha.

Danny menegaskan upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi telah dimulai sejak awal kepemimpinannya di Kota Daeng. Ia memulainya dengan menerapkan skema lelang jabatan untuk mengisi berbagai posisi strategis di pemerintahan. Tolok ukurnya berdasarkan kompetensi dan kapabilitas yang dimiliki setiap kandidat.

Ia juga memaksimalkan peran Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah atau TP4D dalam mengawal sejumlah program pemerintah. Danny mengklaim proses birokrasi yang berjalan di Pemerintah Kota Makassar sangat terukur dan transparan.?