DPR: Holding Harus Turunkan Harga Gas

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana mengatakan rencana pemerintah membentuk perusahaan induk (holding) BUMN Migas yang ditargetkan terealisasi Maret 2018, dinilai harus diikuti dengan kemampuan dalam menurunkan harga gas nasional.

"Tidak ada jaminan bahwa pembentukan holding bisa membuat harga gas lebih murah di masyarakat, sehingga ini menjadi tantangan bagi holding BUMN Migas untuk dapat menurukan harga gas," katanya kepada media di Jakarta, Kamis (25/1/2018).

Menurut Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat ini, bahwa dalam menentukan harga gas regulasinya ada di Kementerian ESDM yang dikomunikasikan dengan Komisi VII DPR.

"Apa manfaat langsung holding BUMN Migas bagi masyarakat? Tidak ada jaminan harga gas bisa turun, karena regulasi berada di Kementerian ESDM. Jadi seharusnya holding juga melibatkan ESDM dan DPR," tegasnya.

Pemerintah melalui Kementerian BUMN akan membentuk holding BUMN sektor industri Migas kendati secara yuridis, tinggal menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Azzam menjelaskan, regulasi pengaturan harga gas berada di tangan Kementerian ESDM, sehingga hendaknya penataan BUMN Migas juga melibatkan Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR.

Selain itu, Holding BUMN Migas tidak mudah dikonsolidasikan karena rumitnya dalam kaidah keuangan, masing masing perusahaan yang memiliki latar belakang dan budaya berbeda.