DPR: Penyaluran KUR Harus Tepat Sasaran

Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia mengatakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat harus tetap sasaran supaya tujuan program tersebut untuk mengembangkan perekonomian secara merata di Tanah Air bisa tercapai.

"Tepat sasaran dari KUR tidak pernah dilakukan survei," kata dia di Jakarta, Kamis (25/1/2018).

Menurut dia, seharusnya pemerintah daerah dan pihak perbankan tidak hanya bangga bisa menyalurkan KUR yang terserap hingga mencapai 100 persen.

Namun, politikus PDIP itu menyatakan bahwa yang seharusnya ditanyakan siapa saja yang menerima KUR tersebut, yaitu apakah orang-orang yang tepat yang menjadi penerimanya.

"Siapa debitur yang sesungguhnya menerima KUR selama ini, itulah yang masih menjadi pertanyaan yang mendasar," paparnya.

Ia juga menginginkan pihak pemda agar tidak menghambat dan dapat segera mengeluarkan izin bagi para wirausahawan pemula yang sudah mempersiapkan berbagai faktor mulai dari lokasi, alat produksi, hingga sumber daya manusianya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan realisasi KUR untuk sektor produksi pada 2017 mencapai 44 persen.

"Dari kewajiban 40 persen ke sektor produksi, realisasi November 2017 sudah mencapai 44 persen," katanya.

Iskandar mengatakan pencapaian penyaluran KUR untuk sektor produksi itu meningkat dari realisasi pada 2016 yang 33 persen.

Dari sektor produksi tersebut, penyaluran KUR untuk sektor pertanian meningkat dari 17,4 persen pada 2016 menjadi 24 persen pada 2017, diikuti sektor perikanan dari 1,2 persen menjadi 1,6 persen.

Penyaluran KUR untuk sektor pengolahan meningkat dari 4,1 persen menjadi 5,9 persen dan sektor jasa dari 11 persen ke 12,5 persen.

"Hanya KUR untuk sektor perdagangan yang menurun realisasinya dari 66,3 persen pada 2016 menjadi 56 persen di 2017," ujarnya.