BPN2TKI Gandeng DPR Sosialisasi Perlindungan Pekerja Migran

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) bersama mitra kerja anggota Komisi IX DPR RI Frans Agung MP Natamenggala menggelar sosialisasi penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Kegiatan yang diikuti Sebanyak 150 orang tersebut bertempat di Balai Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Lampung Timur, Selasa, bertujuan untuk mencegah penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah atau nonprosedural, Hadir dalam kegiatan itu, anggota Komisi IX DPR RI Frans Agung MP Natamenggala, Kasubdit Monitoring dan Evaluasi BNP2TKI Edy Sudjarwo, Kepala BP3TKI Lampung Maringin Silohan Sinaga, dan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Lampung Timur Budi Yul.

Kadis Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Lampung Timur Budi Yul mengatakan, Pemkab Lampung Timur saat ini terus melakukan pendampingan terhadap warga yang menjadi buruh migran. Bahkan, kata dia, sudah banyak program-program dari pemerintah yang digulirkan untuk masyarakat.

Kasubdit Monitoring dan Evaluasi BNP2TKI Edy Sudjarwo menyatakan saat ini minat masyarakat bekerja ke luar negeri sangat tinggi, namun hal itu juga diikuti dengan banyak permasalahan yang dihadapi para buruh migran.

Karena itu, sosialisasi kebijakan program penempatan dan perlindungan TKI di Lampung Timur diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat.

Masyarakat, kata dia lagi, diharapkan dapat mengetahui proses dan prosedur yang benar untuk berangkat bekerja di luar negeri.

"Bekerja keluar negeri yang aman harus sesuai prosedur agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari," katanya pula.

Pada sisi lain, Kepala BP3TKI Lampung Maringin Silohan Sinaga mengungkapkan dari para buruh migran asal Lampung yang bekerja ke luar negeri di antaranya berasal dari Kabupaten Lampung Timur. "Kabupaten Lampung Timur ini salah satu kabupaten yang terbanyak warganya sebagai buruh migran," ujarnya.

Karena itu, lanjutnya, dengan adanya minat yang tinggi dari warga yang bekerja ke luar negeri, pihaknya bersama Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Lampung Timur terus berupaya melakukan pendampingan serta memberikan informasi yang akurat.

Anggota Komisi IX DPR RI Frans Agung MP Natamenggala berharap warga yang ingin bekerja keluar negeri hendaknya terlebih dahulu mencari informasi yang akurat, agar tidak mudah tertipu oleh para knum yang tidak bertanggung jawab.

"Biar tidak jadi persoalan, maka kita harus melengkapi persyaratan secara administratif. Karena banyak juga persoalan yang menimpa para pekerja migran," katanya.

Menurut Frans Agung, dengan persyaratan lengkap, maka pekerja migran dihargai.

"Kalau Pekerja Migran Indonesia syaratnya lengkap sesuai prosedur, maka keberadaannya benar benar dihargai," kata dia.

Politikus ini menjelaskan, dengan adanya warga Lampung Timur yang menjadi buruh migran, pendapatan asli daerah (PAD) Lampung Timur meningkat.

"Hasil kerja dari para pekerja migran, PAD Lampung Timur meningkat. Namun banyak juga oknum-oknum yang memanfaatkan itu," katanya.