Jokowi: Kepastian Hukum Kunci Demokrasi, Sindir Rizieq?

Presiden Joko Widodo mengatakan kepastian hukum merupakan kunci pembangunan demokrasi dan ekonomi suatu negara.

"Kepastian hukum meningkatkan kepercayaan rakyat, kepercayaan masyarakat, kepercayaan dunia internasional terhadap negara kita Indonesia," kata Presiden dalam acara Pembekalan CPNS-calon hakim di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun 2018 di Megamendung, Bogor, Jawa Barat pada Rabu (21/2/2018).

Menurut Jokowi, kepastian hukum juga dapat menciptakan iklim investasi kondusif di Indonesia.

Presiden menjelaskan kepastian hukum, sistem dan proses serta praktik hukum dalam dunia peradilan menjadi pilar utama dalam membangun pondasi pembangunan bangsa.

Sejumlah negara di dunia, jelas Presiden, ada yang terpuruk karena telah gagal menghadirkan hukum yang terpercaya.

"Jangan sampai terjadi hukum yang bisa diperjualbelikan, yang bisa diperdagangkan," tegas Jokowi.

Penyalahgunaan wewenang itu, dapat meruntuhkan kepercayaan rakyat di dalam negeri maupun kepercayaan masyarakat internasional terhadap institusi negara.

Presiden mengatakan institusi pengadilan harus bisa memegang amanah menjaga dan menegakkan keadilan.

Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Menteri PAN dan RB Asman Abnur, serta Sekretaris Kabinet Pramono juga menghadiri pembekalan akbar kepada 1.591 calon hakim dari seluruh Indonesia.

Dalam acara itu juga diserahkan surat keputusan secara simbolis oleh Sekretaris Mahkamah Agung/Menpan RB kepada perwakilan calon hakim yang disaksikan Presiden dan Ketua Mahkamah Agung.

Setelah pembekalan, para calon hakim akan dilepas dan diberangkatkan ke sejumlah lokasi untuk mengikuti latihan dasar selama enam bulan.