Mitsubishi Motors Hibahkan 10 Mobil Listrik

Mitsubishi Motors Corporation (MMC) menyerahkan 10 kendaraan listrik kepada pemerintah dalam rangka? mendukung program pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Kesepuluh mobil tersebut terdiri dari delapan unit Mitsubishi Outlander PHEV (model SUV plug-in hybrid) dan dua unit Mitsubishi i-MiEV.

Penyerahan kendaraan listrik tersebut dilakukan secara simbolis oleh CEO MMC Osamu Masuko kepada Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (26/2/2018).

Osamu mengatakan mobil-mobil tersebut akan disertakan dalam serangkaian studi permodelan kendaraan listrik di Indonesia. Mobil yang dihibahkan merupakan bagian dari studi bersama dengan Kementerian Perindustrian terkait pengembangan mobil listrik Indonesia. Studi yang dilakukan meliputi penggunaan kendaraan listrik di berbagai lingkungan, mulai dari perkotaan, kawasan wisata hingga pulau terpencil.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan pihaknya bersama stakeholder? terkait sedang mempersiapkan peta jalan arah kebijakan dan pengembangan industri alat transportasi nasional dalam rangka menyesuaikan cepatnya perkembangan teknologi industri otomotif, dengan salah satu tujuannya untuk mendorong produksi kendaraan Low Carbon Emission Vehicle/LCEV.

"Tahapan yang telah kami lakukan adalah pengembangan Kendaraan Bermotor Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2), kemudian akan dilanjutkan dengan kendaraan hibrid hingga kendaraan listrik," tuturnya.

Menurut Airlangga, penahapan pengembangan teknologi menuju kendaraan listrik sangat diperlukan untuk memberikan waktu bagi pemerintah dan pelaku industri menyiapkan regulasi atau payung hukum, infrastruktur pendukung, dan teknologi.

Di samping itu, perlu melihat kesiapan industri komponen dalam negeri seperti baterai, motor listrik, dan Power Control Unit (PCU) sehingga pengembangan kendaraan listrik dapat mendukung program pendalaman struktur industri otomotif nasional sesuai dengan amanat Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015.