MUI Tak Terima Alasan Pembongkaran Masjid di Papua

Argumen pembongkaran menara Masjid Al Aqsa di Sentani sangat jauh dari semangat?toleransi dan kebhinnekaan. MUI menolak keras rencana pembongkaran menara masjid tersebut.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi mengatakan pihaknya sangat?menyesalkan sikap Persekutuan Gereja-Gereja di Kabupaten Jayapura yang menuntut pembongkaran menara masjid karena lebih tinggi dari bangunan?gereja dan menolak suara adzan untuk umum.?Dia mengatakan pernyataan tersebut dapat mengancam persatuan dan kesatuan NKRI.

"MUI menyesalkan surat pernyataan tersebut karena isinya jauh dari semangat persaudaraan, toleransi, kebersamaan, dan kekeluargaan," kata Zainut di Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Zainut?menambahkan pihaknya juga tak bisa menerima tuntutan Persekutuan Gereja-Gereja yang lain seperti menginginkan pelarangan pembangunan mushala dan masjid di fasilitas umum, pelarangan siswi negeri mengenakan pakaian beridentitas agama, serta pelarangan berdakwah di Kabupaten Jayapura.

Menurut dia, tidak boleh ada orang atau kelompok yang melarang, menghalangi, dan mengintimidasi orang lain dalam melaksanakan ajaran agama karena hal itu bertentangan dengan konstitusi dan hak asasi.

"Kami yakin melalui motto Kabupaten Jayapura khena mbay umbay (satu hati ceria berkarya meraih kejayaan) dapat dicapai solusi yang maslahat dan bermartabat di Tanah Papua,"?sebutnya.

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta persoalan?tersebut dapat diselesaikan lewat musyawarah. Ia meminta pihak-pihak terkait mengedepankan sikap saling menghormati dan menghargai serta tidak memaksakan kehendak dan pandangan masing-masing.?Kerukunan antar-umat serta persatuan dan kesatuan bangsa harus ditempatkan sebagai tujuan tertinggi dalam menyelesaikan masalah.

"Saya telah berkomunikasi dengan para tokoh Islam Papua juga Ketua Umum PGI Pusat dan Ketua FKUB Papua untuk ikut menyelesaikan masalah tersebut. Selesaikan dengan musyawarah. Kami mendukung penuh langkah-langkah pemuka agama, tokoh masyarakat, dan pemda yang akan melakukan musyawarah antarmereka,"?pungkasnya.