BI Prediksi Cadev Bakal Turun Lagi

Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo mengatakan, cadangan devisa (cadev) Indonesia pada Maret 2018 diperkirakan kembali turun. Hal ini disebabkan karena bank sentral masih perlu intervensi untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah.

"Kami collect cadev tentunya saat diperlukan, kita gunakan. Sekarang kita gunakan untuk stabilisasi. Tapi enggak dari itu saja, hedging juga kita gunakan, local currency settlement kita gunakan, kita gunakan baht atau ringgit. Kita gunakan itu semua, tapi jangka pendek kita gunakan cadev," ujar dody di Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Meski mengalami penurunan, Dody menuturkan cadev Indonesia masih aman yakni berada di atas kebutuhan 3 bulan impor dan mampu membiayai 8,3 atau 8,6 bulan impor.

"Cadev memang akan turun, kami confidence?masih di atas kebutuhan minimal 3 bulan impor. Cadev kita masih bisa biayai 8,6 atau 8,3 bulan impor jadi room itu ada. Jadi, kalau turun jangan dilibat kondisinya memburuk, itu kan emang diperlukan untuk kita intervensi," jelasnya.

Bahkan, dia masih yakin penurunan cadev masih aman dan memiliki ruang yang besar kendati bank sentral AS Federal Reserve menaikkan suku bunga acuannya hingga empat kali di tahun ini.

"Masih, masih confindence dong. Kan 8,3-8,6 bulan. Kebutuhannya cuma 3 bulan. Room-nya masih besar. Nanti kalau pemerintah terbitkan global bond, valasnya masuk lagi. Kalau misalnya devisa migasnya naik karena harga masih tinggi kayak sekarang, itu juga devisa bisa naik," tukasnya.

Sekadar informasi, posisi cadangan devisa Indonesia akhir Februari 2018 tercatat sebesar US$128,06 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan posisi akhir Januari 2018 yang sebesar US$131,98 miliar.

Penurunan cadangan devisa pada Februari 2018 tersebut terutama dipengaruhi oleh penggunaan devisa untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah dan stabilisasi nilai tukar Rupiah. Di samping itu, penurunan cadangan devisa juga dipengaruhi menurunnya penempatan valas perbankan di Bank Indonesia sejalan dengan kebutuhan pembayaran kewajiban valas penduduk.