Kemenkeu: Pemerintah Tidak Pernah 'Ngutang' Tiba-tiba

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Kementerian Keuangan, Scenaider Siahaan, mengatakan bahwa pemerintah tidak pernah berutang tiba-tiba tanpa adanya kebutuhan.

"Utang pemerintah ini tidak pernah berdiri sendiri, artinya utang selalu ada karena kebutuhan untuk belanjanya ada," kata Scenaider dalam diskusi yang diselenggarakan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni) di Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Ia menjelaskan bahwa proses pengelolaan fiskal dimulai dari APBN, yang di situ tercantum kebutuhan belanja dan sumber penerimaan.

Apabila APBN defisit atau alokasi belanjanya lebih besar dari penerimaan negara, maka kekurangannya itu akan ditutup dari utang.

"Pemahamannya adalah utang tidak pernah berdiri sendiri, tetapi lahir dari kebutuhan belanja yang harus dipenuhi. Kalaupun utang itu besar, berarti kebutuhannya juga besar," ucap Scenaider.

Kebutuhan pembiayaan utang 2018 mencapai Rp793,2 triliun. Angka tersebut terdiri dari pembiayaan defisit APBN Rp325,9 triliun, utang jatuh tempo Rp394,0 triliun, pembiayaan investasi Rp65,7 triliun, pemberian pinjaman Rp6,7 triliun, dan kebutuhan untuk penjaminan Rp1,1 triliun.

Apabila dijabarkan, kebutuhan pembiayaan 2018 akan dibiayai dengan utang dalam denominasi rupiah sebesar Rp596,6 triliun (75 persen) dan utang valas Rp196,6 triliun (25 persen).

Scenaider juga mengatakan kebutuhan pembiayaan utang 2018 sebesar Rp793,2 triliun tersebut akan dipenuhi dari surat berharga negara (SBN) Rp737,6 triliun (93 persen) dan pinjaman Rp55,8 triliun (7 persen).

Pemenuhan utang dari SBN terdiri dari SBN domestik sebesar Rp592,2 triliun dan SBN valas (yen, euro, dan dollar AS) sebesar Rp145,3 triliun. Sementara untuk pemenuhan utang dari pinjaman berasal dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp4,5 triliun dan pinjaman luar negeri (program dan proyek) Rp51,3 triliun.