Misbakhun Minta BPKP Aktif Awasi Dana Desa

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bertindak proaktif melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan pengelolaan dana desa.

"Dana desa yang bersumber dari APBN harus dialokasikan secara tepat, sasarannya untuk pembangunan di tingkat desa yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat," kata Mukhammad Misbakhun saat menjadi pembicara pada sebuah diskusi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Selasa, seperti dikutip melalui siaran persnya.

Menurut Misbakhun, BPKP yang memiliki perwakilan di seluruh provinsi di Indonesia, punya peran penting dalam mencegah penyalahgunaan atau kemungkinan salah kelola dana desa yang dapat menjadi kasus pidana.

Pencegahan yang dilakukan BPKP, menurut dia, merupakan komitmen dalam menjaga para kepala desa dari segala risiko pidana akibat salah kelola dana desa.

"Saya tidak ingin ada kepala desa yang berurusan dengan hukum," ujar anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur II ini.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, Presiden Joko Widodo menaikkan anggaran desa demi dalam APBN, untuk mempercepat pembangunan di perdesaan.

Anggaran desa dalam APBN, kata Misbakhun terus naik, yakni pada 2015 alokasi dana desa sebesar Rp20 triliun, meningkat menjadi Rp47 triliun pada 2016, kemudian pada 2017 meningkat lagi menjadi Rp60 triliun, serta pada 2018 naik menjadi Rp 61 triliun.

"Janji Presiden Jokowi untuk mengalokasikan dana Rp1 miliar per desa, sebagian besar sudah terealisasi," kata Misbakhun.

Misbakhun menegaskan, kepala desa memiliki peran penting sehingga pengelolaan dana desa harus benar.

"Kepala desa adalah tokoh utama dalam proses pembangunan desa dan pengelolaan dana desa," katanya.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Bupati Pasuruan Riang Kulup Prayudha menyatakan mengapresiasi kiprah Misbakhun selama ini sebagai legislator yang rajin memperjuangkan aspirasi konstituennya.

Riang berharap, Misbakhun dapat mendorong pemerintah pusat untuk menggelontorkan anggaran infrastruktur di Kabupaten Pasuruan.

"Kami atas nama masyarakat Pasuruan meminta Pak Misbakhun memperjuangkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Pasuruan," katanya.