DPRD Riau: Nelayan Penyumbang Terbesar Angka Kemiskinan

Anggota DPRD Riau Mansyur HS menyebutkan Nelayan menjadi penyumbang terbesar angka kemiskinan di kawasan setempat, sehingga pihaknya mendorong program-program peningkatan kesejahteraan nelayan.

"Secara umum, nelayan di Riau menjadi penyumbang terbesar angka kemiskinan. Ada banyak faktornya, seperti risiko kecelakaan, cuaca buruk, pencemaran perairan, sehingga mereka tidak bisa melaut atau mencari ikan yang menjadi mata pencaharian mereka," kata Sekretaris Komisi II DPRD Riau Mansyur HS di Pekanbaru, Senin (30/4/2018).

Untuk itu, Mansyur mengatakan pihaknya berupaya untuk menghilangkan kemiskinan pada nelayan dan pembudidaya ikan dengan program-program peningkatan kesejahteraan nelayan.

"Ada program asuransi program pemerintah pusat yang khusus nelayan ikan tangkap, kita di Riau membuat asuransi juga untuk pembudidaya ikan kolam," sebutnya.

Ditambahkan Mansyur, selain fasilitas asuransi, nantinya nelayan dan pembudidaya ikan nantinya juga akan mendapatkan kemudahan mendapatkan kredit, kemudahan mendapatkan benih dan juga pakan ikan.

"Akan ada kemudahan bagi nelayan untuk mendapatkan bantuan benih, subsidi pakan seperti halnya bantuan yang diberikan kepada para petani maka kepada nelayan juga akan mendapatkan bantuan serupa," sambung Politisi PKS Riau itu.

Sementara Anggota DPRD Riau Firdaus meminta Pemprov melirik potensi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari kawasan pesisir yang belum digarap maksimal.

"Potensi PAD yang dapat digali dari pesisir ini banyak sumbernya baik dari produksi perikanan tangkapnya ataupun dari restribusi yang dipungut melalui kapal-kapal besar yang masuk ke perairan kita," kata Firdaus.

Mantan Ketua Pansus Retribusi Daerah DPRD Riau ini meminta Pemprov Riau bekerja keras untuk meningkatkan pendapatan daerah dari potensi perairan, karena selama ini konstribusinya sangat minim padahal Riau punya kawasan pesisir yang cukup luas.

"PAD pesisir perlu keseriusan Pemprov, selama ini belum nampak perubahan angkanya. Padahal kita sudah terbitkan perda yang mengatur ijin usaha perikanan tangkap. Seharusnya sudah ada pendapatan yang bertambah dari sana," sebut Politisi PKB Riau itu.

Dia mengatakan restribusi kapal-kapal besar harus dikejar, dengan menertibkan perizinan kapal yang masuk ke perairan Riau.

"Ada beberapa kapal untuk kegiatan ekspor impor tidak punya ijin masuk. Kemudian di Rokan Hilir itu, marak sekali pencurian ikan dengan pukat harimau. Pajaknya tidak dapat ikan kita dicuri pula," katanya Legislator asal Rohil itu.

Dia mengatakan, pemerintah tidak bisa berdiam diri dengan kondisi tersebut sebab lama-kelamaan tentu potensi yang dimiliki akan tergerus. Kemudian pengawasan perairan yang selama ini longgar dimintanya untuk dikencangkan kembali.

"Yang pertama pengawasan, yang kedua Pemprov harus membangun pelabuhan perikanan pantai, sehingga setiap kapal yang berangkat, satu pintu. Dengan begitu, kita yakin dapat tambahan untuk kas daerah," sebutnya.

"Selama ini kita kan bergantung pada DBH migas, begitu bagi hasil turun langsung pusing kan. Makanya harus kreatiflah, harus ada potensi lain yang dikembangkan seperti pesisir ini," sebutnya. (Ant)