Wakil Ketua DPR Dukung Kebijakan Bank Indonesia

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Taufik Kurniawan meminta pemerintah harus lebih hati-hati dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta penggunaannya untuk hal-hal yang bersifat produktif.

"Upaya produktif itu diharapkan dapat meningkatkan lapangan pekerjaan, serta mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Upaya itu pun harus diimbangi dengan keberpihakan kebijakan pemerintah," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/7/2018).

Hal itu dikatakannya usai Rapat Paripurna DPR dengan agenda mendengarkan Pokok-pokok Keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017 yang disampaikan oleh Menteri Keuangan RI.

Taufik mengatakan pengelolaan APBN selama tahun anggaran 2017, selain menjadi acuan dalam penyusunan RAPBN 2018, juga menjadi acuan pemerintah dalam menjalankan APBN di tahun ini.?Karena itu menurut dia, berbagai program yang dijalankan pada tahun lalu, produktivitasnya dan pengelolaan secara "prudent" dapat ditingkatkan pada tahun 2018.

Menurut dia, situasi global yang kurang bersahabat pada tahun lalu menjadi tantangan hingga saat ini, seperti dampak kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) yang tidak menentu, perang dagang AS-China, bahkan situasi semenanjung Timur Tengah, dapat menjadi evaluasi pemerintah dalam menjalankan APBN pada tahun ini dan tahun depan.

Taufik menilai situasi global yang kurang bersahabat cukup mempengaruhi kondisi ekonomi dalam negeri, menyebabkan nilai tukar rupiah menjadi tidak stabil, bahkan cenderung melemah melawan dolar Amerika hingga pertumbuhan ekonomi dalam negeri juga terkena dampaknya.

Dia menilai situasi global tidak bisa terus-terusan menjadi "kambing hitam" dari terpuruknya ekonomi Indonesia sehingga Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang dapat memperkuat fundamental ekonomi dan berpihak pada produktivitas.