PBNU Minta Bendera Tauhid Tak Digunakan untuk Kepentingan Politik

Polemik bendera yang bertuliskan kalimat tauhid menjadi sorotan sejumlah pihak. Ketum PBNU, Saiq Aqil Siradj, meminta pemerintah melarang penggunaan bendera berkalimat tauhid untuk kepentingan politik. Sebab tak ingin segala kepentingan agama dijadikan kepentingan politik.

"Dari ormas, kita mohon agar pemerintah tegas melarang bendera tauhid untuk kepentingan politik, kalimat thayyibah, kalimat yang sakral juga jangan dijadikan untuk kepentingan politik yang penuh dengan kepentingan-kepentingan interest. Agama harus kita hormati, jauhkan dari kepentingan politik," tegasnya di Jakarta, Sabtu (17/11/2018).

Said Aqil pun kembali berbicara soal insiden pembakaran bendera di Garut yang melibatkan Banser. PBNU, selaku induk dari Banser, juga sudah meminta maaf karena kejadian tersebut.

"Kemudian Banser lepas kendali, lepas kontrol, membakar sendiri, itu salah, membakar salah, Kita sudah minta maaf juga," katanya.

Selain itu, Said Aqil menyampaikan pentingnya peran organisasi kemasyarakatan berbasis Islam bagi Indonesia. Ormas-ormas seperti Nahdlatul Ulama (NU) hingga Muhammadiyah sendiri sudah lahir sebelum Indonesia merdeka.

Menurutnya, Ormas Islam khususnya yang ada sebelum Indonesia merdeka, semua merupakan pilar masyarakat bangsa yang dengan pilar itu Indonesia bisa berdiri. Artinya ormas Islam mempunyai peran yang sangat-sangat penting dalam berbangsa dan bernegara walaupun bukan eksekutif atau pelaku.

"Tanpa ormas yang lahir sebelum ada NKRI, belum tentu ada NKRI, yang pasti nggak ada NKRI. Ada NU, Muhammadiyah, Sarikat Islam, Al Washliyah, Persatuan Umat Islam, dan lain-lain," rincinya.

Ia kemudian membandingkan dengan ormas di Indonesia yang memiliki struktur hingga ideologi yang jelas. Bahkan membandingkan dengan kondisi di negara lain seperti Suriah.

"Kita harus bersyukur Indonesia ada struktur ormas jelas, ideologinya jelas, ketuanya jelas, kantornya jelas. Di Timur-Tengah tidak ada komunitas yang jelas seperti kita, yang ada hanya suku dan parpol, makanya kalau ada konflik politik dan sosial nggak ada yang bisa mediator," terangnya.