Data BPS 'Digoreng', Kepala BPS: Wajar

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 9,82% pada Maret 2018. Tingkat kemiskinan yang single digit itu sempat membuat polemik, hingga dibawa ke ranah politik, padahal metodologi yang digunakan BPS sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Kepala BPS, Suhariyanto, menjelaskan dalam menghitung angka kemiskinan BPS menggunakan metodologi yang mengacu pada standar internasional. Angka kemiskinan single digit yakni 9,82% di pemerintahan saat ini adalah yang pertama kalinya.

"Kita juga sudah sampaikan alasannya, sekarang kan bansos lancar, banyak juga program lainnya yang berjalan baik," ujarnya di Bogor, Sabtu (24/11/2018).

Karena itu, apabila ada pihak-pihak yang ingin menggunakan data BPS sebaiknya membaca dengan utuh, misalnya dilihat data-data pendukung hingga data yang lebih spesifik.

"Jadi harusnya lebih utuh, tidak hanya 9,82%nya tapi juga dilihat kenapa bisa turun ke 9,82%, tapi BPS tetap objektif tidak memihak ke satu pihak. Kalau ada 'gorengan' (data) di tahun politik wajarlah. Semua akan menggunakan data untuk kepentingan masing-masing tapi BPS tetap independen," jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya menanggapi ada sejumlah kelompok yang membandingkan data kemiskinan BPS dan data Bank Dunia. Menurut Suhariyanto, Bank Dunia juga memakai data mentah ekonomi Indonesia dari data BPS.

"Data kemiskinannya juga yang mentahnya mereka ambil dari BPS. Hanya dia garis kemiskinannya menggunakan US$ 1,9 karena tujuan dia membandingkan Indonesia dengan negara lain, tapi kalau World Bank mau menganalisis kemiskinan di Indonesia dia pakai data BPS," terangnya.