Antisipasi Kecurangan, Kubu Prabowo Mulai Lakukan Ini

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menilai masyarakat harus mengantisipasi adanya dugaan kecurangan pemilu, baik sebelum maupun sesudah pencoblosan agar pelaksaan pemilu bisa berlangsung jujur dan adil.

"Pelanggaran atau potensi terjadinya kecurangan pemilu dari waktunya terjadi ketika sebelum dan sesudah pencoblosan," kata juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Pipin Sopian. dalam diskusi di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Senin (25/2/2019).

Sebelum pencoblosan, kata dia, paling terlihat dalam penentuan daftar pemilih tetap (DPT) dan pihaknya membongkar adanya potensi DPT ganda.

Menurut dia, sebelumnya pihaknya mengungkap itu, banyak yang tidak peduli terkait dengan potensi DPT ganda, padahal persoalan tersebut sangat krusial karena menyangkut hak politik masyarakat dan kredibilitas penyelenggaraan pemilu.

"Namun, ketika kami mengungkap itu, lalu semua pihak baru peduli. Muaranya berlebihnya jumlah pemilih dan berpotensi banyaknya undangan tetapi tidak ada pemilih, lalu bisa digunakan pihak tidak bertanggung jawab," ujarnya.

Selain itu, kata Pipin, potensi kecurangan pemilu terjadi saat pascarekapitulasi suara, yaitu dengan modus oknum penyelenggara pemilu bekerja sama dengan peserta pemilu untuk mengutak-atik hasil suara.

Baca Juga: "Jangan Sensitif, Seolah-olah Hanya Untuk Prabowo"

Oleh karena itu, kata dia, PKS sudah meminta para saksi di tiap tempat pemungutan suara (TPS) tidak hanya fokus pada suara partai, tetapi suara parpol lain.

Potensi kecurangan pemilu, antara lain, mobilisasi birokrasi untuk memilih kandidat tertentu.

"Saya temukan di Daerah Pemilihan (Dapil) Karawang dan Bekasi, ada yang menyampaikan bahwa oknum penegak hukum melakukan penekanan, yaitu kalau tidak mendukung petahana, proses hukum tidak akan dihentikan. Itu artinya hukum digunakan untuk menekan seorang memilih calon tertentu," katanya.

Baca Juga: Bukan, Sindiran Jokowi Bukan untuk Prabowo, Tapi Erick Thohir CS