Penjelasan Sri Mulyani Soal 3 Kartu Baru Jokowi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan rencana Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan tiga kartu baru sebagai medium penyaluran bantuan sosial tidak akan membebani anggaran belanja dalam APBN.

Menurutnya, tiga kartu tersebut justeru menjadi medium penyaluran bantuan yang lebih terkonsolidasi, karena sebelumnya alokasi bantuan sosial tersebar di pos belanja beberapa Kementerian berdasarkan sektor bantuan tersebut.

Konsolidasi pos-pos bantuan dengan penambahan tiga kartu baru, ujar Sri, akan menambah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.

Adapun tiga kartu baru yang diwacanakan Presiden Joko Widodo jika kelak terpilih kembali untuk 2019-2024 adalah Kartu Sembako Murah, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan Kartu Pra Kerja.

"Dari sisi anggaran, mungkin tidak akan menimbulkan suatu ledakan tapi bahkan merupakan sesuatu yang jauh lebih akuntabel karena dana-dana yang selama ini, mungkin terfragmentasi, agar bisa menjadi jauh lebih terkonsolidasi dengan baik," ujar dia.

Misalnya, Sri Mulyani mencontohkan, selama ini di sektor pendidikan terdapat bantuan dalam berbagai bentuk seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bidik Misi, beasiswa dari Kementerian Agama, hingga melalui Dana Pengembangan Pendidikan Nasional yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Begitu juga di sektor kesehatan, selama ini ada bantuan melalui PAUD dalam rangka pemenuhan gizi dan bantuan pangan, bantuan imunisasi lewat PKH, serta Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Baca Juga: Kok Jokowi Baru Sekarang Keluarkan "3 Kartu Baru", Ngapain Aja?

"Maka ini bisa didesain integrasinya yang menurut saya merupakan suatu langkah yang bagus dan akan lebih baik dampaknya," ujar Sri Mulyani.

Mengenai postur anggaran yang akan disalurkan melalui tiga kartu baru tersebut, Sri Mulyani mengatakan jumlahnya akan disesuaikan dengan kemampuan belanja fiskal negara dalam tahun penganggaran bantuan sosial tersebut.

"Nanti berdasarkan evaluasi terhadap berbagai macam program dan anggaran, itu suatu langkah awal mengenai bagaimana konsep integrasi dan konsolidasi serta membuatnya menjadi jauh komprehensif dan akuntabel," ujarnya.

Baca Juga: Keluarkan 3 'Kartu Sakti', Suara Jokowi Bakal Naik?