People Power, Golkar: Yang Belum Puas, ke Bawaslu Bukan ke Jalanan!

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa seluruh jajarannya menolak adanya gerakan pengerahan massa atau people power terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Gerakan people power pertama kali didengungkan oleh Politikus PAN, Amien Rais. Setelah itu, wacana itu terus dikapitalisasi oleh kelompok dari pasangan calon Presiden-Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno.

"Partai Golkar menolak people power," kata Airlangga dalam sambutannya pada acara buka bersama keluarga besar Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (19/05/2019).

Baca Juga: People Power Gerakan Pembodohan Rakyat?

Sekelompok masyarakat pun berencana ingin melakukan people power ketika momentum rekapitulasi suara di KPU pada 22 Mei 2019.

Menurut Airlangga, apabila memang ada kelompok yang menemukan adanya indikasi kecurangan pada Pemilu 2019, sebaiknya dilakukan dengan cara yang diatur dalam koridor hukum. Bukan dengan cara turun ke jalan.

"Untuk itu, Partai Golkar menegaskan kepada pihak yang kurang puas bisa mengadukan ke Bawaslu dan MK bukan mencari solusi ke jalanan," ucap Airlangga.

Baca Juga: Bahaya People Power dan Ancaman Mematikan Terorisme pada 22 Mei

Apalagi, antusiasme masyarakat dalam Pemilu 2019 sangat tinggi. Sehingga, gerakan people power diharapkan tidak akan terjadi ketika pelaksanaan rekapitulasi di Pemilu 2019.

"Hari ini dari apa yang kami monitor terhadap hasil pileg dan 80% masyarakat menggunakan hak pilihnya maka ini mempertegas legitimasi Pemilu 2019," tutur Airlangga.