Bulan Puasa Bahas-Bahas Beras, Bang Sandi Kena Semprot

Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menyatakan bahwa 94 persen pangan di Indonesia dikuasai kartel dan hanya 6 persen yang dikuasai Bulog. Pernyataan tersebut diungkapkan dalam acara silaturahmi dengan Laskar Pangan Dunia.

Menanggapi hal itu, Koordinator Gugus Tugas Petani dan Nelayan TKN Joko Widodo-Ma?ruf Amin, Henry Saragih, menyatakan bahwa pernyataan tersebut terlalu mengada-ada dan merasa seolah-olah masih dalam masa kampanye pilpres.

"Karena pangan itu selain dikelola oleh pemerintah melalui penugasan kepada Bulog, juga dikelola masyarakat tani, dan usaha-usaha kecil yang tak tergantung ke jaringan perdagangan besar. Dari data yang kami himpun, penguasaan beras yang diperdagangkan lima perusahaan terbesar pedagang beras tidak sampai 1 juta ton atau tidak sampai 3 persen dari total beras produksi beras sebanyak 32,4 juta ton pada 2018. Artinya, mayoritas beras berada ditangan petani dan pedagang eceran," jelas Henry dalam keterangannya, Minggu (26/5/2019).

Baca Juga: Ada Beras Busuk, Kok Bisa?

Lebih lanjut ia menjelaskan, meski kemampuan Perum Bulog menyerap gabah/beras di bawah 10 persen, penugasan terhadap Bulog telah berhasil memastikan ketersediaan dan keterjangkauan beras di tengah masyarakat.

Ia mengatakan, memang benar ada beberapa kebutuhan pokok yang tergantung ke pasar global akibat dari kesalahan kebijakan ekonomi politik Orde Baru di sektor pertanian, seperti untuk gandum, bawang putih, dan kacang kedelai, namun pemerintahan Jokowi selama empat tahun ini telah berhasil menurunkan inflasi dari 8,38 persen pada 2013 dan 8,36 persen pada 2014 menjadi 3,35 persen; 3,02 persen; 3,61 persen; dan 3,13 persen berturut-turut pada periode 2015?2018.

Sementara Sekretaris Tim Petani Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin Serikat Petani Indonesia, Heri Purwanto, mengatakan klaim Sandiaga tidak dilandasi data, pernyataan tersebut justru mempertanyakan kapasitasnya sebagai seorang pelaku bisnis sekaliber nasional. Jika tidak memahami detail sektor perdagangan komoditas, jangan menyatakan klaim yang tidak dilandasi data.

Baca Juga: Sandiaga Siap Dampingi Prabowo Saat Sidang MK

Ia menerangkan, permasalahan pangan pokok selalu menjadi isu yang tak ada habisnya, terlebih menjelang hari-hari besar keagamaan.

"Untuk menyelesaikan polemik dan karut-marut sektor pangan, pada periode kedua pemerintahan Jokowi akan direalisasikan pembentukan Kelembagaan Pangan sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Kelembagaan pangan tersebut nantinya akan memastikan perencanaan pangan, ketersediaan dan keterjangkauan, serta pengawasan terhadap perdagangan pangan pokok yang strategis," tegas Heri.