Kisah Pilu Nelayan yang Terdampak Limbah Pertamina

Kondisi pilu tengah dirasakan nelayan dan petambak di Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pasalnya, limbah Pertamina yang mencemari laut Muaragembong, berdampak pada menurunnya hasil tangkapan laut dan hasil tambak.

Sedikitnya ada 3 desa yang terdampak pencemaran limbah Pertamina, yakni Desa Pantai Bahagia, Pantai Bakti dan Pantai Sederhana. Pencemaran diduga akibat kebocoran minyak di blok Offshore North West Java (ONWJ) milik PT Pertamina Hulu Energi (PHE), pada Jumat 12 Juli 2019 lalu.

Pendapatan sehari-hari para nelayan pun kian berkurang pasca pencemaran limbah. Nelayan di Desa Pantai Bahagia misalnya, yang hasil tangkapannya terus menurun drastis. Hal ini disebabkan banyak ikan dan biota laut lainnya yang mati akibat tercemar limbah.

Baca Juga: Bersihkan Tumpahan Minyak Pertamina, Ratusan Warga Mengaku Gatal dan Infeksi

"Kalau biasanya tangkapan ikan, udang, rajungan dan cumi bisa 6-7 kilogram per hari. Karena terdampak limbah, hasil tangkapan ikan nelayan hanya 1 kilogram per hari, karena banyak ikan yang mati," kata Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno di Bekasi, Sabtu (3/8/2019).

Begitu pula dengan nasib para petambak ikan dan udang di desa tersebut, yang turut mengalami kerugian akibat banyak benih yang mati terkena limbah.

"Limbah Pertamina sampai ke pinggir laut, sehingga tambak yang mengandalkan air pinggir laut, secara otomatis kena dampak juga. Bibit benih udang para petambak di desa itu banyak yang mati, karena dampak limbah Pertamina," jelasnya.

Terkait masalah ini, ia meminta Pertamina agar memberikan dana kompensasi kepada seluruh warga terdampak yang berada di 3 desa.

Baca Juga: Di Depan Bu Susi, Bos Pertamina Janji Beresin Minyak Tumpah di Karawang

"Pertamina juga harus memberikan kompensasi ganti rugi kepada warga kami Kabupaten Bekasi, jangan hanya kompensasi ke warga Karawang saja," tegasnya.

Ia juga menuntut ketegasan Bupati Bekasi dalam menyikapi masalah ini. Menurutnya Bupati harus aktif menyuarakan ganti rugi kepada Pertamina melalui Pemerintah Pusat.

"Bupati Bekasi juga harusnya sudah melakukan pendataan melalui OPD terkait, nama-nama warga yang terdampak limbah Pertamina, untuk diajukan penggantian ganti rugi. Jangan hanya dibayar karena turut membersihkan limbahnya, kami menuntut untuk diberikan kompensasi ganti rugi juga," pungkas Nyumarno.