Istilah Revisi UU KPK, Profesor LIPI: Bohong Itu!

Guru besar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang menjadi inisiatif DPR RI merupakan sebuah pembohongan terhadap publik.

Baca Juga: KPK Bukan Lembaga Bawahan DPR!

Dia menambahkan apa yang tengah dilakukan DPR saat ini terhadap UU KPK bukan untuk merevisi melainkan merombak atau membongkar UU terkait KPK.

"Saya sudah baca naskah usulan revisinya. Ini bukan revisi tapi perubahan, karena hampir semua pasal diubah, dibongkar habis-habisan, sehingga sudah kehilangan marwahnya sebagai undang-undang yang lama," kata Syamsuddin.

Dia mengatakan, revisi tersebut sebuah intervensi yang bertujuan tidak lain untuk melemahkan KPK. Jika revisi dilakukan dengan poin-poin itu, maka KPK akan menjadi lembaga yang tidak bisa melakukan apapun seperti "macan ompong".

"Kita menyayangkan semua parpol mendukung usul revisi. Saya khawatir ini ada hubungannya dengan makin banyaknya politisi yang ditangkap dan menjadi target operasi tangkap tangan (OTT) KPK, ini sesuatu yang mengecewakan publik," ujar Syamsuddin Haris.