Soal Karhutla, Gerindra: Mau Jokowi Ritual Minta Hujan, Belum...

Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono mengatakan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di beberapa wilayah Indonesia terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap masalah yang sudah menjadi langganan. Menurutnya, kurangnya perhatian tersebut tercermin dari minimnya anggaran penanggulangan Karhutla.

Bahkan, ia mengatalan hal tersebut diperparah dengan penyalahgunaan pungutan ekspor minyak sawit. "Ada dana yang dikumpulkan dari pengumpulan pungutan ekspor CPO yang jumlahnya puluhan triliun, selama ini justru disalahgunakan untuk menyubsidi industri biodiesel milik konglomerat dan tidak digunakan sesuai peruntukannya dalam UU Perkebunan 40/2014," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Baca Juga: Soal Kabut Asap Karhutla, Bang Sandi Ngajak Masyarakat Patungan?

Baca Juga: Gara-Gara Karhutla Riau, Mendagri Curhat Kena Sentil Jokowi

Lanjutnya, ia mengatakan padahal salah satu kegunaan dana pungutan ekspor yang dikumpulkan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKS) dapat digunakan untuk menjaga lingkungan lahan, hutan, dan kebun dari bencana kebakaran serta dana sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah kebakaran.

Namun, di sisi lain, ia mengatakan kebakaran di Kalimantan dan Sumatera juga diperparah dengan lokasi gambut yang berada di atas wilayah batu bara.

"Jadi mau dipadamkan kayak apapun enggak bakal padam, kecuali terjadi hujan alami selama satu minggu. Ini pelajaran dari alam, sekalipun Jokowi ritual minta hujan belum tentu juga alam mau mengabulkan," cetusnya.

Karena itu, ia pun meminta publik untuk tidak saling menyalahkan pihak perusahaan pengelola lahan yang terjadi bencana Karhutla.

"Ini semua akibat kesalahan pemerintah yang telah menyelewengkan dana pungutan ekspor CPO kepada industri biodiesel," tukasnya.