Prabowo-Jokowi Makin Mesra, Nasdem Sirik?

Partai Nasdem masih yakin bahwa rumor bergabungnya partai kompetitor pada Pilpres lalu ke pemerintahan baru Presiden Jokowi bakal mengurangi keseimbangan dalam suatu negara. Ketua Fraksi Nasdem di DPR, Ahmad Ali, menuturkan idealnya dalam sistem demokrasi peran oposisi perlu optimal untuk mengkontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

"Sebaiknya kabinet itu ada perimbangan, supaya ada check and balances antara pemerintah dengan partai politik. Kalau semua juga bergabung, pertanyaan kita siapa yang akan mengontrol pemerintah?" kata Ali saat dihubungi, Jumat 11 Oktober 2019.

"Bisa jadi pemerintah nanti khilaf tidak ada yang mengontrolnya. Cenderung yang mengontrol itu kan orang yang di luar," tambahnya.

Baca Juga: Jokowi-Prabowo Bertemu Lagi, Gerindra Kebagian Jatah Menteri Apa?

Namun demikian, Ali mengatakan, semua keputusan memilih para pembantunya, partai koalisi tetap menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. Jokowi, kata Ali, memahami siapa-siapa dari unsur partai politik yang mampu mengikutinya dalam kabinet.

"Kita berharap tetap ada oposisi, ada partai politik yang sudah bergabung di dalam pemerintahan sehingga kemudian kontrolnya menjadi lebih baik," kata Ali.

Dua hari belakangan, Presiden Jokowi sendiri telah mengundang dua ketua umum partai politik, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (Demokrat) dan Prabowo Subianto (Gerindra) dalam rangka penjajakan koalisi, termasuk membahas kursi menteri yang diperoleh dua partai tersebut.

Isu Partai Gerindra akan mendapatkan sejumlah kursi menteri pun makin makin kencang usai pelantikan DPR, MPR dan DPD, awal Oktober lalu.

Gerindra tak secara terbuka mengajukan nama atau mengaku ditawarkan, meski sejumlah kesempatan menyatakan siap jika diajak bergabung ke pemerintahan.

Namun isyarat itu belakangan disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Ia menegaskan, jika ada salah satu nama kader mereka masuk kabinet, maka calon menteri itu menjadi kewenangan Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto.

"Kalau soal orang itu saya rasa domain dari Ketua Dewan Pembina. Nanti akan memutuskan berdasarkan komunikasi-komunikasi yang dilakukan kedua belah pihak," kata Dasco di Gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 10 Oktober 2019.