Eks Presiden AS Sarankan Trump Tak Indahkan Prosiding Pemakzulan

Eks Presiden Amerika Serikat (AS) Bill Clinton, yang hampir dimakzulkan selama masa jabatannya, menyarankan Presiden Donald Trump untuk mengabaikan prosiding pemakzulan. Menurutnya, lebih baik pemimpin Amerika tersebut fokus bekerja untuk negara dan rakyat. Kongres atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika yang dikuasai Partai Demokrat telah mengadakan rapat dengar pendapat publik pertamanya pada hari Rabu dalam penyelidikan pemakzulan terhadap Trump.

Pemimpin Amerika itu hendak dimakzulkan atas tuduhan menekan pemerintah asing?Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky?untuk menyelidiki saingan politik dalam negeri, yakni mantan wakil presiden Joe Biden yang jadi bakal calon presiden Partai Demokrat 2020. Bill Clinton tidak malu menawarkan wawasan tentang bagaimana Trump menangani prospek pemakzulan, meski dirinya bagian dari kubu Partai Demokrat.

"Pesan saya adalah, lihat, Anda disewa untuk melakukan pekerjaan," kata Bill Clinton saat wawancara telepon dengan CNN.

Baca Juga: Ini 5 Hal yang Harus Diketahui saat Sidang Pemakzulan Trump

"Anda tidak mendapatkan kembali hari-hari yang Anda lewati. Setiap hari adalah kesempatan untuk membuat sesuatu yang baik terjadi. Dan saya akan berkata; 'Saya punya pengacara dan staf yang menangani penyelidikan pemakzulan ini, dan mereka seharusnya melakukan (perkerjaan)-nya saja...' Sementara itu, saya akan bekerja untuk rakyat Amerika. Itulah yang akan saya lakukan," papar suami mantan calon presiden Hillary Clinton tersebut, yang dilansir Jumat (15/11/2019).

Trump telah berkali-kali mengatakan bahwa dia tidak akan bekerja sama dengan Kongres ketika majelis parlemen itu yang dikontrol Partai Demokrat menyelidiki dirinya. Padahal, ada beberapa masalah yang akan memerlukan persetujuan Kongres termasuk kesepakatan perdagangan dengan China dan undang-undang untuk menurunkan harga obat. Bill Clinton juga mengkritik tindakan pemerintah Trump mengenai kekerasan senjata. Mantan presiden?yang menandatangani larangan serangan senjata pada tahun 1994 dan larangan itu telah berakhir?menyarankan bahwa "pelobi senjata" telah menarik Trump kembali untuk meloloskan undang-undang senjata.

Pemerintahan Trump telah melakukan pembicaraan dengan anggota parlemen awal tahun ini setelah penembakan massal berturut-turut terjadi di El Paso, Texas, dan Dayton, Ohio. Trump menyatakan keterbukaannya untuk pemeriksaan latar belakang pemegang senjata, meski pembicaraan dengan anggota parlemen itu mengalami kebuntuan. Jaksa Agung William Barr pada hari Rabu mengumumkan inisiatif yang berfokus pada penuntutan kejahatan senjata secara lebih ketat. Ditanya tentang potensi tindakan Kongres terhadap kekerasan senjata, Barr mengatakan kepada wartawan bahwa negosiasi telah dikesampingkan karena proses pemakzulan presiden.