China Dirikan Pusat Komando Penanggulangan Krisis, Begini Reaksi Hong Kong

China mendirikan pusat komando krisis sebagai upaya untuk memperketat kontrol mengelola pergolakan di Hong Kong. Beijing juga sedang mempertimbangkan untuk mengganti penghubung resminya dengan kota semi otonom yang resah tersebut.

Menurut sumber dan media resmi pusat krisis ini terletak di Bauhinia Villa yang terpencil milik Kantor Penghubung Hong Kong dan dinamai sesuai dengan bunga anggrek yang menghiasi bendera dan mata uang Hong Kong. Vila ini sebelumnya juga pernah digunakan sebagai pusat krisis selama aksi protes pro demokrasi Occupy Central yang mengguncang Hong Kong pada 2014.

Menurut enam orang yang mengetahui hal itu, para pejabat utama China telah berkumpul untuk merencanakan strategi dan mengeluarkan instruksi yang bertujuan meredakan krisis.

Baca Juga: Pemilu Dewan Distrik Menang, Wang Yi: Hong Kong Tetap Bagian dari China

"Pihak berwenang Beijing telah memanggil pejabat penting Hong Kong untuk bertemu di vila tersebut selama lima bulan aksi protes anti pemerintah yang telah berlangsung semakin keras," ujar sumber tersebut seperti dikutip dari Reuters, Selasa (26/11/2019).

Dua sumber mengatakan di antara mereka yang hadir adalah pemimpin Hong Kong Carrie Lam, yang pada bulan September secara dramatis membatalkan RUU ekstradisi kontroversial yang memicu aksi protes, dengan persetujuan para pemimpin puncak China.

Para pejabat kepolisian Hong Kong, pemimpin bisnis dan politisi lokal yang pro Beijing juga telah dipanggil ke vila tersebut.

"Sebagai indikasi pentingnya operasi tersebut, Presiden China Xi Jinping menerima laporan tertulis setiap hari dari Bauhinia Villa," kata dua pejabat dan sumber lain yang mengetahui operasi itu.

Pejabat China dan Hong Kong yang diwawancarai meminta identitasnya dirahasiakan, merujuk pada sensitivitas masalah ini.

Seorang pengusaha Shenzhen yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat China menggambarkan kompleks vila tersebut sebagai "pusat komando garis depan" yang digunakan pihak berwenang sebagai basis untuk mengoordinasi dan memantau situasi Hong Kong di lingkungan yang aman.

"Kompleks itu penuh dengan orang," kata pengusaha itu.

Seorang diplomat mengatakan pembentukan vila Shenzhen sebagai pusat krisis dengan saluran ke pemimpin puncak menunjuk para kegawatan dan keadaan genting situasi di Hong Kong.

Pengaturan villa di tepi danau, di lingkungan yang berhutan, memungkinkan para pejabat Beijing dan Hong Kong untuk bertemu jauh dari sorotan media Hong Kong dan kekacauan di jalan-jalan kota yang penuh protes.

"Situasi Hong Kong semakin membuat pihak berwenang Beijing tidak nyaman," kata Sonny Lo, seorang pengamat politik veteran Hong Kong.

Baca Juga: Pemilu Dewan Distrik Hong Kong Jadi 'Ujian' untuk Carrie Lam

"Keinginan mereka untuk keamanan dan kebijaksanaan adalah alasan mereka memilih Shenzhen daripada Hong Kong sebagai semacam kantor pusat paralel dalam menangani krisis Hong Kong," imbuhnya.

Sementara itu dua sumber mengatakan Beijing sedang mempertimbangkan pengganti pontensial direktur Kantor Penghubung, Wang Zhimin, sebagai tanda ketidakpuasan. Wang adalah pejabat politik daratan paling senior yang ditempatkan di Hong Kong.

Kantor tersebut telah memicu kritik di Hong Kong dan China karena salah dalam menilai situasi di kota itu.

"Kantor penghubung telah bergaul dengan orang-orang kaya dan elit daratan di kota serta mengisolasi diri dari orang-orang," ucap seorang pejabat China.

"Ini perlu diubah," imbuhnya.

Kantor penghubung mungkin menghadapai tekanan yang meningkat setelah para konstituen di Hong Kong mengirimkan kekalahan besar kepada partai-partai pro Beijing dalam pemilu distrik setempat pada hari Minggu lalu.

Kandidat-kandidat pro demokrasi memenangkan hampir 90 persen kursi, mengamankan kursi mayoritas pertama mereka setelah melakukan kampanye menentang perambahan Beijing yang dianggap melanggar kebebasan Hong Kong.

Kantor Kementerian Luar Negeri di Hong Kong menyebut laporan itu "salah", tanpa merinci, dalam sebuah pernyataan yang diposting di situs webnya.

"Tidak peduli bagaimana situasi di Hong Kong berubah, tekad pemerintah China untuk menjaga kedaulatan nasional, keamanan, dan kepentingan pembangunan tidak tergoyahkan," katanya.

Pernyataan itu mengatakan China berkomitmen pada kebijakan "satu negara, dua sistem" yang mengatur urusan Hong Kong, dan menentang kekuatan eksternal yang ikut campur dalam urusan kota itu.

Kantor Urusan Dewan Hong Kong dan Makau serta Kantor Penghubung di Hong Kong tidak membalas permintaan komentar melalui faks. Sedangkan Kantor Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam menolak berkomentar untuk laporan ini.