Operasi Militer Turki ke Suriah, Presiden Prancis dan Menlu Turki Saling Serang

Operasi militer Turki ke Suriah memicu perselisihan antara anggota NATO. Presiden Prancis dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Turki terlibat pertengkaran verbal terkait invasi militer Ankara tersebut.

Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan Turki telah mengasingkan sekutunya, dan seharusnya tidak bergantung pada dukungan dari aliansi multinasional sementera melakukan operasi militer yang dikutuk secara luas terhadap Kurdi di Suriah utara sebagai "fait accompli".

Baca Juga: Trump Geram dengan Sebutan 'Mati Otak' yang Disampaikan Macron

Pernyataan Macron pun dengan cepat direspons Menlu Turki Mevlut Cavusoglu. Ia mengecam pertemuan Macron dengan perwakilan Kurdi.

"Dia sudah menjadi sponsor organisasi teroris dan terus-menerus menampung mereka di Elysee. Jika dia mengatakan sekutunya adalah organisasi teroris ... benar-benar tidak ada lagi yang bisa dikatakan," kata Cavusoglu kepada wartawan di parlemen seperti dilansir dari Russia Today, Jumat (29/11/2019).

Cavusolu kemudian menyerang politik luar negeri Macron, dengan mengatakan bahwa presiden Prancis tidak dapat menjadi pemimpin Eropa.

"Saat ini, ada kekosongan di Eropa, dia berusaha untuk menjadi pemimpinnya," balas Cavusoglu.

Operasi Perdamaian Musim Semi Ankara, yang dimulai pada awal Oktober, menargetkan pasukan Kurdi di Suriah utara yang dianggapnya sebagai "teroris". Meskipun Turki bersikeras operasi itu diperlukan untuk kembalinya pengungsi Suriah ke tanah air mereka dengan aman, serangan itu telah dikutuk oleh NATO. Pasukan yang didukung Turki juga telah dituduh melakukan pelanggaran serius dan kejahatan perang selama operasi.

Di tengah operasi, Macron menjamu Jihane Ahmed, juru bicara Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi, untuk menunjukkan dukungan Prancis terhadap mereka dalam perjuangan mereka melawan Negara Islam (IS atau ISIS) di Suriah.

Marah oleh kurangnya dukungan yang diterima dari alinasinya dalam operasi Suriah, Turki, kekuatan terbesar kedua di NATO, dilaporkan tidak akan mendukung proposal pertahanan aliansi untuk Polandia dan Baltik. Rencana militer baru blok itu terhadap apa yang diklaimnya sebagai ancaman dari Rusia membutuhkan persetujuan bulat dari semua negara anggota.