Jokowi Ungkit OTT Pejabat, Katanya KPK Harus. . .

Presiden Joko Widodo mengusulkan evaluasi menyeluruh strategi pemberantasan korupsi di Indonesia. Termasuk di dalamnya, mengenai operasi tangkap tangan (OTT) yang kerap masif dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya kira kita harus mengevaluasi seluruh program yang hampir 20 tahun ini berjalan," kata Jokowi, di SMKN 57 Ragunan Jakarta, Senin, (9/12/2019).

Dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh hari ini, Jokowi menyinggung empat poin pemberantasan korupsi yang perlu dievaluasi. Pertama, mengenai penindakan.

Menurut Jokowi, memang hal itu perlu. Tetapi tidak sekadar menindak. Setelah penindakan, maka harus ada dibangun sistem-sistem. "Dalam rangka memberikan pagar-pagar agar penyelewengan itu tidak terjadi," ujarnya.

Baca Juga: Ketua KPK Terpilih Gak Mau Lagi Peringati Harkodia, Gak Terpikirkan!

Kedua, kata Jokowi, yang tak kalah pentingnya adalah rekrutmen politik. Sebab, kerap untuk menjadi pejabat atau anggota dewan, membutuhkan biaya yang cukup besar. Akibatnya, untuk mengembalikan ongkos itu banyak yang melakukan korupsi.

"Jangan sampai rekrutmen politik membutuhkan biaya yang besar sehingga nanti orang akan tengak-tengok bagaimana pengembaliannya, bahaya," katanya.

Evaluasi ketiga, kata Kepala Negara, adalah fokus pemberantasan korupsi. Menurut dia, perlu ada fokus yang utama. Tidak bisa diselesaikan semuanya kalau tidak ada fokus yang utama.

Fokus pemberatasan korupsi, menurut Jokowi, perlu dimiliki. Apakah ingin menyelesaikan korupsi di pemerintah pusat, daerah atau instansi dan lembaga negara lain. "Mengenai fokus di KPK apakah perbaikan di sisi eksekutif daerah atau sisi pemerintah pusat atau Kepolisian atau Kejaksaan sehingga harus ditentukan fokusnya sehingga tidak sporadis. Evaluasi sangat perlu," ujarnya.

Baca Juga: Ini Alasan Jokowi Gak Penuhi Undangan KPK

Keempat, Jokowi menyinggung mengenai OTT. Belakangan ini, KPK sering melakukan OTT terutama pejabat-pejabat yang ada di daerah. "OTT, penindakan perlu tapi setelah penindakan harus ada perbaikan sistem masuk ke instansi misalnya satu provinsi ada gubernur ditangkap. Setelah ditangkap seharusnya perbaikan sistem masuk ke situ," ujar Jokowi.

Untuk itu, Jokowi mengaku dalam waktu dekat ini akan membicarakan evaluasi pemberantasan korupsi ini. Termasuk mengajak bicara dari pihak KPK, yang selama ini memiliki fokus pada pemberantasan korupsi di Tanah Air. "Saya akan segera bertemu dengan KPK untuk menyiapkan hal-hal yang saya sampaikan," katanya.