Jokowi Kesal di Periode I Tak Bisa Bangun Kilang Minyak, Kini...

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa selama 34 tahun Indonesia tidak pernah mampu membangun kilang minyak satu pun. Akibatnya, yang bisa dilakukan adalah ekspor bahan mentah, tetapi impor barang jadi. Sementara itu, konsumsi bahan bakar minyak saja 700-800 ribu barel per hari.

Soal migas ini adalah faktor terbesar yang mengakibatkan defisit neraca perdagangan selama ini. Namun, jika ada kilang minyak, Indonesia bisa mengolahnya sendiri. Dengan begitu, Jokowi berkeyakinan defisit neraca perdagangan bisa ditekan, bahkan dihilangkan.

Baca Juga: Astagaaa! Neraca Dagang RI Tekor Belasan Triliun Rupiah

Ternyata, niatn Jokowi membangun kilang minyak sudah ia minta ke menteri terkait sejak periode pertamanya menjadi Presiden RI, 2014-2019. Namun sayang, hingga selesai periode itu, tidak ada kilang yang berhasil dibangun satu pun.

"Saya sampaikan sebenarnya habis pelantikan yang pertama sudah disampaikan, saya minta kilang ini segera dibangun. Namun sampai detik ini, dari lima yang ingin kita kerjakan, satu pun nggak ada yang berjalan, satu pun," kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin (16/12/2019).

Awalnya, ia dijanjikan bahwa kilang minyak itu akan rampung dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Karena tidak dia cek, pembangunan itu rupanya tidak pernah terjadi. Jokowi melihat, ada pihak-pihak terkait yang memang ingin Indonesia tetap impor, sementara pelakunya menikmati fee dari kebijakan itu.

"Ini ada yang memang menghendaki kita untuk impor terus," katanya.

Jokowi ingin dalam lima tahun periode keduanya ini benar-benar kilang minyak bisa direalisasikan. Karena ada yang mencoba menghalangi dan bermain-main, mantan Gubernur DKI itu memastikan akan menggandeng seluruh penegak hukum yang ada.

Ia mengaku, tidak ingin persoalan ini dibiarkan. Jadi harus dirampungkan pekerjaan-pekerjaan yang menurutnya besar dan menentukan Indonesia ke depannya.

"Tapi ini saya tungguin betul. Saya sudah minta Kapolri, jaksa agung, ikut nungguin. Nanti saya minta KPK ikut nungguin. Harus rampung pekerjaan besar ini," tutupnya.