Zulkifli Hasan Tak Becus Pertahankan Suara PAN

Menurunnya perolehan suara dan kursi PAN di DPR RI di Pemilu 2019, menjadi salah satu tolak ukur tidak berhasilnya kepemimpinan Zulkifli Hasan dalam meningkatkan jumlah suara, terutama ditengah tren meningkatnya jumlah suara partai politik berbasis massa Islam di Pemilu 2019.

Baca Juga: Bagi Kader PAN, Amien Rais Tak Akan Tergantikan karena . . .

"Tolak ukur keberhasilan seorang memimpin partai bisa dilihat dari perolehan suara partai, kalau kita buat ukuran itu bisa saja. Tapi kan belum tentu ukuran yang kita buat itu adalah ukuran orang-orang partainya," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti kepada wartawan di Jakarta, Minggu.

Berdasarkan data yang ada, di Pemilu 2014, dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 185.826.024, perolehan suara PAN yaitu 9.481.621 (7,59 persen). Parlementary Treshold saat itu 3,5 persen.

Lalu di Pemilu 2019, DPT berjumlah 192.828.520 sedangkan PAN memperoleh 44 kursi DPR RI, dengan jumlah suara 9.572.623 (6,84 persen). Parlementary Treshold sebesar 4 persen.

Menurut Ray, kalangan eksternal pasti menilai indikator suksesnya kepemimpinan Zulkifli dalam memimpin partai adalah perolehan suara PAN yang signifikan meningkat dalam Pemilu.

Namun Ray tidak tahu apakah ukuran itu juga berlaku bagi internal PAN karena ada beberapa kriteria yang menilai sukses atau tidak Zulkifli memimpin PAN sejak lima tahun lalu.

Dia mencontohkan, seberapa mampu Zulkifli mempertegas identitas PAN dalam kancah politik nasional khususnya pasca-Pemilu 2019, apakah di jalur kanan atau di tengah.

"Lalu sejauh mana dia membentuk para kadernya agar lebih mumpuni menggawangi proses demokrasi secara menyeluruh," katanya.

Namun Ray Rangkuti menekankan bahwa PAN kedepan membutuhkan sosok pemimpin yang mampu menunjukkan profesionalisme dan konsistensinya dalam bersikap dalam dunia politik modern Indonesia.

Dia menilai, Ketua Umum PAN kedepannya kalau masih dipegang salah seorang Pimpinan MPR RI maka akan mengancam profesionalisme dalam pengelolaan partai.

"Jadi misalnya kalau dia jadi ketua umum partai, sebisa mungkin tidak lagi menjabat jabatan lain di luar jabatannya sebagai Ketum. Kalau dia jadi salah satu unsur pimpinan MPR, semestinya tidak lagi menjabat sebagai Ketum partai," katanya.