Soal Kapal China di Natuna, Jokowi Tegaskan Kedaulatan Tak Bisa Ditawar

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus mengenai masalah Natuna dengan datang langsung ke Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

Baca Juga: Soal Kapal China Kangkangi Natuna, Menlu Lebih Tegas Dibanding Prabowo

"Kunjungan Presiden ini memberikan sinyal bahwa pemerintah Indonesia, terutama Bapak Presiden, dalam persoalan Natuna ini benar-benar memberikan atensi serius karena waktu dulu pernah ada 'case' sejenis," kata Seskab Pramono Anung di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Rabu.

Presiden Jokowi pada hari ini bertemu dengan ratusan nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna, Kabupaten Natuna.

Presiden Jokowi juga meninjau KRI Usman Harun 359 dan KRI Karel Satsuit Tubun 356 di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa.

Kunjungan kerja itu menyusul masuknya kapal nelayan, kapal "coast guard" dan kapal perang China di perairan Natuna. Kapal perang yang berada di perairan Natuan itu adalah kapal fregat berukuran sedang, berbobot antara 1.100-2.800 ton, dapat bergerak dengan lincah dan cepat.

Indonesia juga memperkuat pertahanan dengan menempatkan delapan armada kapal di laut Natuna berjenis korvet ringan (light corvette), fregat, dan oiler (tanker) untuk memperkuat pertahanan.

"Dan ini menunjukkan bahwa kedaulatan RI itu tidak boleh ditawar-menawar, dan itu adalah hal prinsip, dan Presiden sudah mengatakan dalam sidang kabinet paripurna kemarin bahwa untuk urusan Natuna tidak ada tawar-menawar," ungkap Pramono.