Mau Ngadu ke Tito-Jokowi, Dewi Tanjung: Anies Kebanyakan Cuci Tangan, Gak Becus!

Sejumlah masyarakat dari berbagai elemen yang tergabung dalam kubu kontra Anies Baswedan melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (14/1/2020). Mereka meminta mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu mundur dari jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta.

Politikus PDI Perjuangan Dewi Tanjung bilang tuntutan mereka adalah meminta pertanggungjawaban kepada Anies karena dianggap tak mampu memimpin Ibu Kota dengan baik. Bahkan, kata dia, Anies, sering menyalahkan orang lain dan anak buahnya.

"Kami menganggap kinerjanya tidak bagus, terlalu banyak menyalahkan orang lain, menyalahkan anak buah, tapi tidak berani mengambil tanggung jawab dan terkesan cuci tangan," kata dia di dalam aksi unjuk rasa di area Patung Kudu, Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2020).

Baca Juga: Kantor Anies Bakal Digeruduk Massa, Bang Japar Pasang Badan!

Dia bersama dengan massa kontra Anies yang jumlahnya mencapai ratusan orang itu menyatakan akan menyampaikan aspirasinya ke DPRD Provinsi DKI Jakarta setelah aksi unjuk rasa ini. Setelah itu, mereka akan menyampaikannya ke Kementerian Dalam Negeri hingga ke Presiden Joko Widodo.

"Yang kami sampaikan adalah ketidakbecusan kinerja Anies Baswedan, bukan hanya masalah banjir, tapi kami melihat apa yang dikerjakan tidak membawa kesejahteraan kepada warganya dan Kota Jakarta," ujarnya.

Selama Anies menjabat, menurutnya, dia tidak bisa merealisaskan janji-janjinya saat kampanye Pilkada lalu. Begitu juga melakukan pencegahan dan penangulangan banjir yang juga dikeluhkan.

"Semua janji-janji Anies akhirnya banyak yang tidak terealisasi, hanya menjual retorika kata-katanya. Kami butuh Anies melakukan kerja nyata untuk semua warga DKI, jangan hanya untuk golongan tertentu saja," tutur dia.

Adapun massa unjuk rasa mulai meninggalkan lokasi sekitar pukul 16.35 WIB. Mereka diarahkan oleh kepolisian dan koordinator massa aksi meninggalkan lokasi melalui jalur di dalam Monumen Nasional (Monas) dan menuju pintu yang ditentukan oleh aparat keamanan.

Hal ini bertujuan supaya tidak terjadi bentrok dengan massa pro Anies Baswedan di depan Balaikota DKI Jakarta.