Presiden Filipina Ancam Sudahi Perjanjian Militer dengan AS

Presiden Filipina Rodrigo Duterte memperingatkan AS bahwa ia akan mencabut perjanjian mengenai penempatan pasukan dan peralatan untuk latihan jika Washington tidak mengembalikan visa sekutu politiknya. Tampak kesal, Duterte melampiaskan amarahnya atas keputusan AS untuk menolak masuk Ronaldo dela Rosa, mantan kepala polisi yang sekarang menjadi senator.

Dela Rosa mengatakan kedutaan AS di Filipina tidak menjelaskan mengapa visanya dibatalkan tetapi ia yakin itu kemungkinan besar karena dugaan pembunuhan di luar proses hukum selama lebih dari dua tahun masa jabatannya sebagai kepala polisi. Dela Rosa adalah penegak utama tindakan keras anti-narkotika Duterte, yang telah mengakibatkan kematian lebih dari 5.000 orang, sebagian besar pengedar narkoba. Polisi mengatakan korban ditembak oleh petugas untuk membela diri.

"Jika Anda tidak melakukan koreksi, satu, saya akan mengakhiri pangkalan, Perjanjian Kunjungan Pasukan (VFA). Saya akan menyelesaikan itu," kata Duterte dalam sebuah pidato.

Baca Juga: Merasa Tak Dihormati, Duterte Tolak 2 Senator AS Berkunjung ke Filipina

"Saya memberi pemerintah dan pemerintahan Amerika satu bulan dari sekarang," imbuhnya seperti dilansir dari Reuters, Jumat (24/1/2020).

Perjanjian Kunjungan Pasukan (VFA), ditandatangani pada tahun 1998, memberikan status hukum kepada ribuan pasukan AS yang dirotasi di negara itu untuk latihan militer dan operasi bantuan kemanusiaan.

Sementara itu Menteri Pertahanan Filipina, Delfin Lorezana, menolak berkomentar ketika ditanya apakah dia setuju dengan rencana Duterte tersebut. Sedangkan Kedutaan Besar AS di Manila tidak dapat segera dihubungi untuk memberikan komentar.

Duterte tidak segan menghina AS dan apa yang ia anggap kemunafikan serta campur tangannya, meskipun ia mengakui bahwa sebagian besar orang Filipina dan militernya sangat menghormati mantan penguasa kolonial negara mereka itu. Amerika Serikat adalah sekutu pertahanan terbesar Filipina dan jutaan orang Filipina memiliki kerabat yang merupakan warga negara AS.

Bulan lalu, Duterte melarang senator AS Richard Durbin dan Patrick Leahy mengunjungi Filipina setelah mereka memperkenalkan regulasi dalam Kongres AS. Regulasi itu menyebut larangan masuk AS kepada siapa pun yang terlibat dalam pemenjaraan senator Filipina Leila de Lima.

Mantan Menteri Kehakiman dan kritikus utama Duterte itu dipenjara pada tahun 2017 atas tuduhan narkoba setelah memimpin penyelidikan dalam ribuan kematian selama kampanye anti-narkotika. Ia telah memenangkan banyak penghargaan dari kelompok hak asasi manusia, yang menganggapnya sebagai tahanan hati nurani.