Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Ketua DPR, Puan Maharani menanggapi target Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin omnibus law selesai dalam 100 hari. Ia meminta, agar jangan terburu-buru.
"Ya, kalau memang kemudian semuanya bisa diselesaikan dengan lancar, enggak sampai 100 hari juga kita kerjain," kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (29/1/2020).
Ia menambahkan, yang terpenting bagaimana omnibus law ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Apalagi, ini menjadi omnibus law yang pertama.
Baca Juga: Soal Omnibus Law, Jokowi: Regulasi RI Sudah Obesitas
"Jangan mau buru-buru, tetapi kemudian hasilnya itu enggak maksimal. Omnibus law itu kan pertama kali kita lakukan, tujuannya adalah untuk kemajuan bangsa dan negara," kata Puan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mendorong DPR menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law selama 100 hari.
Jokowi menilai omnibus law dibutuhkan lantaran pemerintah ingin mempercepat transformasi ekonomi domestik.
Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan 50 RUU masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2020. Empat di antaranya, mencakup omnibus law.
Baca Juga: Demokrat Ngotot Pansus Jiwasraya, Dijawab Puan: Gak Perlu
Omnibus law di bidang perpajakan ini hanya terdiri 28 pasal, namun mengamandemen tujuh Undang-Undang (UU), yaitu UU PPh, UU PPn, UU KUP, UU Kepabeanan, UU cukai, UU pajak daerah dan retribusi daerah, serta UU pemerintahan daerah. 28 pasal diharapkan akan terdiri dari enam klaster isu yang dibahas.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti