Menlu Retno: Evakuasi WNI di Hubei Dilakukan Kurang dari 24 Jam

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi mengatakan evakuasi warga negara Indonesia (WNI) di Provinsi Hubei, khususnya Wuhan, akan dilakukan dalam waktu kurang dari 24 jam. Evakuasi sudah mendesak untuk dilakukan setelah virus Corona baru, 2019-nCoV, sudah menewaskan 213 orang di China, terutama di Hubei.

Menurut Retno, Indonesia sudah mendapatkan izin dari pemerintah China untuk mendaratkan pesawat di Wuhan. Berbicara di kantor Kementerian Luar Negeri Indonesia di Jakarta, Menlu Retno mengatakan saat ini penyiapan evakuasi WNI dari Wuhan sudah memasuki tahap akhir.

Baca Juga: Evakuasi WNI di Hubei, TNI Sudah Siapkan 3 Hercules

Dia mengaku bertemu Duta Besar China di Jakarta dan dalam pertemuan itu diperoleh informasi bahwa Beijing telah memberikan izin pendaratan dan pergerakan pesawat untuk evakuasi para WNI dari Provinsi Hubei.

"Dalam kaitan ini, kami ingin menyampaikan apresiasi kita atas kerja sama yang diberikan oleh pemerintah China," kata Retno, Jumat (31/1/2020).

"Keberangkatan pesawat penjemput bersama dengan tim akan dilakukan dalam waktu kurang dari 24 jam. Pesawat yang digunakan adalah pesawat berbadan lebar, agar semua WNI yang bersedia dievakuasi dapat diterbangkan secara langsung tanpa melalui transit," ujarnya.

Menlu perempuan pertama Indonesia ini melanjutkan bahwa dia juga sudah melakukan pembicaraan dengan tim dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing yang saat ini telah memasuki Provinsi Hubei. Retno menjelaskan, persiapan evakuasi di beberapa titik di Provinsi Hubei terutama di Wuhan terus berjalan.

"Sementara itu, persiapan penerimaan di Indonesia juga terus dilakukan sesuai dengan prosedur dan protokol kesehatan yang berlaku. Semua perkembangan ini telah saya sampaikan kepada Presiden Indonesia," ujarnya.

"Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja sama yang sangat baik yang telah diberikan berbagai kementerian dan lembaga antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Makaras Besar TNI, Kemenkum-HAM, BNPB dan kepolisian," paparnya.