Tunaikan Kewajiban, Turki Bilang Akan Lindungi Warga Palestina dan Masjid Al-Aqsa

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan Israel telah melakukan perbuatan yang tidak adil dan melanggar hukum hingga mencapai batas. Sementara, Palestina menghadapi pendudukan, kehancuran, dan penderitaan selama bertahun-tahun.

Erdogan menegaskan, Turki tidak akan pernah tinggal diam pada aneksasi Yerusalem atau meninggalkan saudara-saudaranya sesama Palestina dalam pertempuran itu. Turki, kata dia, sebagai negara Muslim tentu punya tanggung jawab memberikan perlindungan pada Masjid Al-Aqsa.

Baca Juga: Ekspor Pertanian Palestina ke Pasar Dunia Diblokir Militer Israel

"Saya ingin menekankan sekali lagi bahwa Yerusalem adalah garis merah kami. Sebagai negara Muslim, tanggung jawab kami yang paling penting dalam proses ini adalah melindungi Masjid Al-Aqsa, merangkul simbol perdamaian Yerusalem, dan membela hak-hak warga Palestina," kata Erdogan, dilansir Anadolu Agency, Senin (10/2/2020).

Presiden AS Donald Trump pada 28 Januari lalu mengumumkan rencana perdamaian di Timur Tengah yang diklaim sebagai solusi konflik Israel dan Palestina. Trump saat itu mengatakan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel yang tidak terbagi dan mengakui kedaulatan Israel atas sebagian besar Tepi Barat.

Rencana tersebut telah mengundang kecaman luas dari dunia Arab dan ditolak oleh Organisasi Kerja Sama Islam. OKI mendesak semua negara anggota untuk tidak terlibat dengan rencana itu atau bekerja sama dengan pemerintah AS dalam mengimplementasikannya dalam bentuk apa pun.

Para pemimpin blok Muslim menegaskan kembali perlunya solusi yang adil dan komprehensif yang melindungi hak-hak warga Palestina. Erdogan sebelumnya telah mengkritik beberapa negara Islam karena mengirim perwakilan ke Gedung Putih untuk meluncurkan rencana tersebut.

"Kebijakan yang ditempuh oleh beberapa negara Islam terhadap langkah ini, yang merupakan awal dari proses yang akan memengaruhi seluruh dunia, terutama Timur Tengah, telah menciptakan gambaran yang menyedihkan," tutur Erdogan.