Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Banyak Pejabat Buat Pernyataan Kontroversi, Pemerintah Diminta Tak Bercanda di Ruang Publik

        Banyak Pejabat Buat Pernyataan Kontroversi, Pemerintah Diminta Tak Bercanda di Ruang Publik Kredit Foto: Antara/Puspa Perwitasari
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Banyaknya pejabat Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin yang menimbulkan kontroversial melalui pernyataannya dikritisi oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Partai berlambang matahari terbit itu pun meminta pemerintah tidak banyak bercanda.

        "Pemerintah itu jangan sering bercanda-canda di ruang publik. Kalau enggak sanggup, ya jangan jadi pejabat publik," ujar Wakil Ketua Fraksi PAN DPR, Saleh Partaonan Daulay di sela Seminar Nasional MKD DPR, Hotel Crown Plaza, Jakarta, Senin (24/2/2020).

        Baca Juga: Susuk Amien Rais Luntur, Nasibnya di PAN Terombang-Ambing

        Karena, kata dia, begitu menjadi pejabat publik, langsung menjadi milik semua masyarakat. "Kalau bercanda-canda, ah ini canda-canda, ah jangan," ucap Anggota Komisi IX DPR ini.

        Dia pun menyarankan pejabat publik untuk hemat berbicara. "Jangan terlalu banyak bicara karena kalau terlalu banyak bicara, kalau sudah salah seperti itu kan itu jadi menimbulkan kontroversi," tandasnya.

        Saleh melanjutkan, kontroversinya itu bukan di kalangan pemerintah, melainkan di tengah masyarakat. "Jadi perdebatan publiknya luar biasa besar, kita lihat di media-media sosial itu malah menghabiskan energi yang luar biasa. Orang bisa sampai viral begitu ada salah ngomong, kesalahan memberikan pernyataan," pungkasnya.

        Diberitakan sebelumnya, sejumlah pejabat yang mengeluarkan pernyataan kontroversial itu di antaranya Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, Menteri Agama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sitti Hikmawatty.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Puri Mei Setyaningrum

        Bagikan Artikel: