Kecam Aksi Kekerasan India, Khamenei: Hati Umat Islam di Dunia Berduka

Pemimpin Spiritual Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengecam kekerasan komunal yang terjadi di New Delhi, India. Khamenei mendesak India untuk menghentikan pambantaian umat Islam.

Kerusuhan di timur laut Delhi pecah setelah bentrokan antara pemrotes terhadap undang-undang kewarganegaraan yang kontroversial berubah menjadi kekerasan, menewaskan sedikitnya 47 orang. Kekerasan terutama berpusat di sekitar lingkungan mayoritas Muslim dengan ratusan toko dan rumah dibakar.

Baca Juga: Banyak Rumah dan Toko Muslim India Rusak Parah, tapi Polisi Bilang Sudah Lakukan...

"Hati umat Islam di seluruh dunia berduka atas pembantaian umat Islam di India," kata Khamenei di Twitter.

Dikutip dari Anadolu, Jumat (6/3/2020), Khamenei menyerukan New Delhi untuk menghadapi kaum Hindu ekstremis, partainya dan menghentikan pembantaian kaum Muslim untuk mencegah isolasi India dari dunia Islam.

Sementara itu Ketua Parlemen Iran Ali Larijani juga menyatakan keprihatinannya tentang nasib umat Islam di negara Asia Selatan itu. Ia pun mendesak pemerintah India untuk mencegah kekerasan sektarian di negara itu.

Larijani mengatakan bahwa undang-undang kewarganegaraan yang baru melanggar hak-hak Muslim.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif mendesak India untuk memastikan kesejahteraan semua orang India dan tidak membiarkan premanisme yang tidak masuk akal menang.

Undang-Undang Kewarganegaraan Amendemen, atau CAA, yang disahkan oleh parlemen India pada Desember tahun lalu telah memicu protes dan kerusuhan di seluruh negeri. Undang-undang ini memberikan kewarganegaraan kepada migran non-Muslim dari tiga negara tetangga.

Undang-undang tersebut telah dikritik oleh badan-badan internasional, dan UNHCR telah mengajukan permohonan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada Mahkamah Agung India, meminta untuk dijadikan pihak dalam kasus yang menentang tindakan tersebut.

Terlepas dari demonstrasi dan kritik yang memuncak, pemerintah nasionalis Hindu Perdana Menteri Narendra Modi telah menolak seruan untuk mencabutnya.