Alamak! Sri Mulyani: Kami Pertimbangkan Pembayaran THR dan Gaji ke-13. Apa Perlu?

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah sedang mempertimbangkan kembali mengenai pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun ini. Hal tersebut karena pendapatan negara mengalami tekanan sebagai dampak dari pandemi virus corona (Covid-19).

Sri memperkirakan, sepanjang 2020, penerimaan negara akan turun 10 persen. Di sisi lain, belanja pemerintah terus meningkat seiring dengan kenaikan kebutuhan, terutama di sektor kesehatan maupun jaminan sosial.

Baca Juga: Menkeu: Pandemi Corona Pukul Konsumsi Rumah Tangga

Oleh karena itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang mempertimbangkan pos-pos belanja yang bisa diminimalkan, seperti THR dan gaji ke-13. "Apakah perlu? Kami pertimbangkan lagi mengingat beban negara meningkat," ujar Sri dalam teleconference rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (6/4/2020).

Sri mengatakan, pemerintah sudah memfokuskan belanja negara saat ini pada tiga aspek yakni sektor kesehatan, social safety nett, juga membantu dunia usaha. Salah satu sumber pendanaan didapatkan melalui penghematan belanja negara.

Berdasarkan pemaparan Sri, penghematan belanja negara sampai awal April setidaknya sudah menghasilkan Rp190 triliun. Sebanyak Rp95,7 triliun di antaranya merupakan penghematan belanja dari Kementerian/Lembaga, sedangkan sisanya berasal dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Selain itu, ada relaokasi cadangan Rp54,6 triliun.

Secara total, Sri menjelaskan, pemerintah sudah menganggarkan sekitar Rp436,1 triliun pada tiga stimulus fiskal untuk penanganan Covid-19 dan pencegahan krisis ekonomi. Pada stimulus pertama, pemerintah menganggarkan Rp8,5 triliun dan terus bertambah menjadi Rp22,5 triliun hingga Rp405,1 triliun pada stimulus kedua dan ketiga.

"Kalau dihitung dari stimulus satu, dua, dan tiga, total dukungan kita sudah mencapai 2,5 persen dari Growth Domestic Product (GDP)," tutur Sri.

Negara lain melakukan langkah serupa. Misalnya, Jerman yang memberikan stimulus 2,7 persen dari PDB, termasuk melalui jaminan pinjaman perusahaan. Negara tetangga, Malaysia, memberikan dukungan 10 persen dari PDB, terutama dukungan pada dunia usaha terdampak yang mencapai 100 miliar ringgit atau sekitar Rp378 triliun.

Sri mengatakan, langkah-langkah ini menggambarkan bahwa semua negara melakukan kebijakan extraordinary untuk menghadapi kondisi yang juga extraordinary ini. Mulai dari memberikan insentif pajak, penambahan belanja di bidang kesehatan dan bantuan sosial, hingga membantu menyokong dunia usaha.